Sejumlah Isu Krusial yang Akan Dibahas dalam RUU Pemilu

    Kautsar Widya Prabowo - 17 November 2020 09:46 WIB
    Sejumlah Isu Krusial yang Akan Dibahas dalam RUU Pemilu
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat sejumlah isu krusial yang akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Isu krusial tersebut dibagi menjadi isu klasik dan isu kontemporer.

    Terdapat lima isu klasik yang kerap diperdebatkan oleh partai politik dan pihak terkait lainnya. Pertama, sistem pemilu yang akan menerapkan sistem terbuka dan tertutup.

    Kedua, tentang ambang batas atau parliamentary threshold. Ketiga, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.  Keempat, besaran jumlah kursi per daerah pemilihan. Kelima, sistem konversi suara ke kursi.

    "Setiap pembahasan pemilu (lima isu) selalu mengemuka dan diselesaikan di akhir keputusan bersama antarpimpinan partai politik," kata Doli dalam rapat Baleg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2020.

    Selanjutnya,  pada isu kontemporer terbagi atas empat poin. Pertama, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap menggelar pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) secara serentak.

    Kedua, digitalisasi pemilu yang bertujuan mewujudkan pemilu ramah, efisien, dan memudahkan masyarakat. Dia menyakini dengan penerapan teknologi pada sistem pemilu ke depan akan memberikan kenyamanan kepada pemilih.

    "Kita mengkaji penerapan elektronisasi dan digitalsiasi, kita mulai uji coba tahapan rekapitulasi ketimbang e-voting, karena e-voting di beberapa negara eropa dan skandinavia banyak penyimpangan," kata dia.

    Baca: RUU Pemilu Bakal Atur Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Isu ketiga terkait adanya pasal-pasal yang mendorong pengurangan atau penghilangan bahaya moral pemilu. Seperti politik uang dan politik transaksional. Selain itu, tiga lembaga pemilu diharapkan dapat berkerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

    "DKPP memberhentikan salah satu komisioner KPU dan digugat di PTUN, sudah keluar Keppresnya lalu dianulir, ini kontraproduktif dalam pengembangan demokrasi kita. Harus mengatur betul integritas lembaga penyelenggara pemilu," ucap dia.

    Terkahir, terkait dengan isu keterwakilan perempuan, posisi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Kemudian mekanisme yang diatur saat anggota DPR mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

    "Kita berharap UU Pemilu bisa menciptakan sistem politik demokratis, bisa memperkuat sistem presidensial, bisa menjalankan pemerintahan secara efektif di pusat dan daerah," tegas dia.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id