Usai Sahkan Revisi UU PPP, DPR Tunggu Surpres UU Ciptaker

Jakarta: DPR menunggu surat presiden (surpres) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Amendemen aturan sapu jagat tentang ekonomi dan investasi itu dilakukan setelah revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) disahkan DPR.

"Ya kita akan tunggu surpres dari Presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022.
Dia tak mempermasalahkan jika revisi UU PPP diubah hanya untuk merevisi UU Ciptaker. Sehingga revisi UU Ciptaker mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi nanti pelaksanaannya itu memang bisa berjalan dengan baik di lapangan dan sesuai dengan aturan yang ada," ungkap dia

Dia juga memastikan revisi UU Ciptaker tak hanya sebatas perbaikan terkait omnibus law. DPR mengeklaim bakal memperhatikan berbagai ketentuan agar bermanfaat bagi masyarakat.

"Bagaimana implementasi di lapangannya itu bisa bermanfaat buat bangsa dan negara," ujar dia.
 

(DEV)