Wiranto: Demo Menolak RUU Tak Relevan Lagi

    Kautsar Widya Prabowo - 24 September 2019 15:25 WIB
    Wiranto: Demo Menolak RUU Tak Relevan Lagi
    Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia
    Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat di sejumlah wilayah mengurungkan niat berunjuk rasa. Pasalnya, tuntutan massa agar rancangan undang-undang (RUU) dibatalkan, telah disetujui Presiden Joko Widodo. 

    "Sebenarnya demonstrasi-demontrasi yang menjurus pada penolakan UU Pemasyarakatan, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Ketanagakerjaan, Pertanahan, dan SDA (Sumber Daya Alam), itu sudah tidak relevan lagi," tegas Wiranto di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 24 September 2019.

    Menurut dia, Presiden menunda lima dari delapan RUU yang akan disahkan DPR. Hanya RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan RUU Tata Cara Pembentukan UU yang disahkan. 

    Untuk itu, dia ingin demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat dihentikan. "Karena hanya menguras energi kita, membuat masyarakat kita tidak tenteram, menganggu ketertiban umum," jelas dia.

    Menurut dia, pembahan lima RUU yang ditunda akan dilimpahkan kepada DPR periode 2019-2024. Dia memastikan keputusan ini diambil Presiden berlandaskan masukan publik. "Ini bukan asalan-asalan, Presiden perlu mendengarkan aspirasi dari masyarakat," tutur dia. 

    Mantan Panglima ABRI (sekarang dikenal TNI) itu menyebut baik masyarakat dan mahasiswa dapat menyalurkan aspirasi tanpa harus turun ke jalan. Banyak wadah untuk penyaluran aspirasi yang lebih etis.  "Yakni diaolog yang konstruktif, baik dengan DPR kelanjutan atau dengan pemerintah."

    Seperti diketahui, gelombang penolakan pengesahan sejumlah RUU mengalir dari mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat. Teranyar, mereka berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Senin, 23 September 2019, yang sempat ricuh.

    Massa menolak pengesahan Rancangan KUHP (RKUHP). Mereka juga tak terima dengan RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikukuhkan karena melonggarkan hukuman bagi koruptor. 

    Selain itu, massa meminta RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan, dibatalkan. Gedung DPR dan DPRD di sejumlah daerah pun masih terus didatangi massa hingga hari ini.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id