Kemendagri: Sistem Politik Korup Harus Disetop

    Theofilus Ifan Sucipto - 19 November 2019 19:47 WIB
    Kemendagri: Sistem Politik Korup Harus Disetop
    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Foto: Rommy Pujianto/MI
    Jakarta: Pemerintah dan DPR dinilai perlu mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah. Sistem yang membuat calon kepala daerah berperilaku korup harus dihentikan.

    "Harus kita hentikan sistem politik yang korup ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di DPP PPP, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2019.

    Menurut dia, beban biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung memicu perilaku korup. Pasalnya, calon kepala daerah minimal harus mengeluarkan Rp20 miliar untuk bertarung di tingkat kabupaten kota, dan butuh triliunan dalam berebut kursi gubernur. 

    "Sekarang kembalikan duitnya gimana? Jual perizinan. Kalau tidak, (mengambil duit) sisa proyek," ujar dia.

    Uang haram itu digunakan untuk membangun citra diri calon kepala daerah. Menurut dia, perilaku ini harus dihentikan.

    Bahtiar mengimbau anggota DPRD tidak bersekongkol dengan kepala daerah. Terutama, bila sistem pilkada berubah menjadi tidak langsung. "Jangan juga parah seperti sekarang semua orang disogok," pungkas dia.




    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id