Anggaran Migrasi ASN Ditentukan di 2024

    Cindy - 21 Januari 2020 14:21 WIB
    Anggaran Migrasi ASN Ditentukan di 2024
    Ilustrasi: PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih menyusun anggaran pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggaran ditentukan pada 2024. 

    "Sekarang sedang tahap pemetaan menuju detail, rencana pemindahan kan masih lama 2023-2024," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo kepada Medcom.id, Selasa, 21 Januari 2020.

    Tjahjo menuturkan jumlah PNS yang akan dipindahkan sekitar 118 ribu orang. Angka tersebut bisa berubah menyesuaikan kebutuhan kementerian dan lembaga.

    "Sedang dicek kembali kompetensi maupun background pendidikannya (ASN) sehingga yang nanti ke ibu kota negara (IKN) yang betul-betul siap," ucap mantan Menteri Dalam Negeri itu.

    Anggaran pemindahan PNS, kata dia, pun masih fluktuatif mengikuti jumlah PNS yang bermigrasi. Detail anggaran pun baru bisa dipaparkan di 2024.

    Pemerintah memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti 56 ribu hektare.
     
    Ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu klaster pemerintahan, klaster kesehatan, klaster pendidikan, serta klaster riset dan teknologi. Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.
     
    Porsi dana dari APBN mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisa dana mengandalkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp253,4 triliun atau 54,5 persen dan swasta termasuk badan usaha milik negara (BUMN) Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.

    Pemerintah menyiapkan dua skenario untuk memindahkan ASN ke Kaltim. Pada skenario pertama, semua ASN yang berjumlah 182.462 orang dipindah tanpa mempertimbangkan kelompok usia dengan memakan anggaran Rp2,91 triliun. 

    Skenario ini dijalankan dengan asumsi kondisi kelembagaan kementerian/lembaga dan proses bisnis sama seperti sekarang. Selain itu, rekrutmen ASN baru harus berprinsip zero growth.

    Sementara itu, skenario kedua memindahkan sebagian ASN. Pegawai yang menghuni ibu kota baru berusia maksimal 45 tahun yang berjumlah 118.513 orang dengan memakan anggaran Rp1,89 triliun.

    Dengan skenario ini, asumsi yang dipakai yakni kelembagaan dan proses bisnis beralih menjadi smart government. Rekrutmen ASN baru pun berprinsip zero growth untuk lima tahun ke depan. 





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id