Ganggu Independensi, KPU DKI Tunggu Hasil Judicial Review UU Pilkada

    Misbahol Munir - 23 Juni 2016 13:56 WIB
    Ganggu Independensi, KPU DKI Tunggu Hasil <i>Judicial Review</i> UU Pilkada
    Ketua KPUDKI Jakarta Sumarno (tengah) berbincang dengan tim redaksi Media Group saat berkunjung ke Kantor Media Group di Kedoya, Jakarta, Kamis (23/6/2016). Foto: MI/Adam Dwi
    medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno mengakui  Undang-undang Pilkada yang baru disahkan DPR bisa mengganggu kemandirian dan independensi KPU. Terutama terkait huruf a Pasal 9 UU Pilkada. KPU bertugas menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum RDP (rapat dengan pendapat) yang keputusannya bersifat mengikat.

    "Secara langsung tentu tidak berpengaruh dengan pelaksanaan tahapan pemilihan, tapi secara substansi mengganggu independensi KPU itu di Pasal 9. Karena di situ ada kewajiban dalam penyusunan peraturan KPU dan penyusunan petunjuk teknis tahapan pilkada itu harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah yang mana keputusannya itu mengikat," kata Sumarno kepada Metrotvnews.com, saat bertandang ke Media Group, Jl. Pilar Mas Raya, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (23/6/2016).  

    Pihaknya tak mempersoalkan keharusan KPU mengkonsultasikan pembuatan peraturan dan petunjuk teknis pilkada kepada DPR. Namun, hasil RDP yang keputusannya mengikat justru membuat KPU tidak bisa bekerja secara independen dan profesional.

    "Untuk konsultasi sebenarnya tidak masalah karena periode sebelumnya juga harus dikonsultasikan. Tapi pada waktu itu tak ada ketentuan mengikat. Kalau ini mengikat tentu menggangu independensi dan kemandirian KPU," ujar dia.

    Sementara saat ini pihaknya tetap akan bekerja sesuai jadwal yang telah direncanakan. Sehingga penyelengaraan Pilkada tidak mengalami hambatan secara teknis. Terkait sengketa pasal 9 UU Pilkada, pihaknya akan menunggu hasil judicial review yang diajukan KPU Republik Indonesia.

    "Karena itu KPU pusat melakukan judicial review terkait pasal itu ke MK. Kalau di pasal-pasal lain meskipun ada pasal memperketat pencalonan perseorangan tapi secara langsung tidak mengganggu kinerja KPU," kata dia



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id