Silang Pendapat Status Keamanan Negara Akibat Korona

    Anggi Tondi Martaon, Kautsar Widya Prabowo - 20 Maret 2020 13:49 WIB
    Silang Pendapat Status Keamanan Negara Akibat Korona
    Ilustrasi. Medcom.
    Jakarta: Pengamat Bidang Militer dan Pertahanan Keamanan Connie Rahakundini Bakrie menilai wabah virus korona (covid-19) sudah masuk kategori mengancam keamanan negara. Sebab, tingkat mortalitas korona di Indonesia mengkhawatirkan.

    "Kita melihat dari status mortality, kita sudah nomor dua dunia walau belum seperti Italia, tapi tingkat mortalitas kita sudah tinggi," kata Connie kepada Medcom.id, Jumat, 20 Maret 2020.

    Mortalitas merupakan istilah untuk ukuran jumlah kematian dalam suatu populasi. Bagi Connie, meskipun Indonesia bukan negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat korona, tren kasusnya mengkhawatirkan.

    Pemerintah pun dipandang harus segera mengambil langkah tegas menyikapi covid-19. Connie menilai status darurat militer bisa juga diterapkan. Salah satu alasannya, kata dia, tingkat ancaman biologi perang meningkat.

    Connie menyampaikan riset pasar global terhadap Chemical, Biological, Badiological, and Nuclear (CBRN) defense, terdapat kenaikan ancaman perang biologis sebesar lima persen pada 2017-2023. Negara maju, kata dia, sudah menyiapkan strategi menghadapi ancaman tersebut, sedangkan Indonesia belum.

    Alasan lain penetapan status darurat militer guna memaksimalkan pembatasan yang saat ini tengah diterapkan pemerintah. Connie mengatakan masih banyak kelompok masyarakat yang mengabaikan imbauan social distancing dari pemerintah.

    "Menurut saya, mau enggak mau kita harus berani menurunkan dan menyatakan darurat militer untuk daerah tertentu," ujarnya.

    Baca: Jokowi Perintahkan APBN dan APBD Direalokasi untuk Korona

    Sebaliknya, Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai belum perlu menetapkan status darurat militer di Indonesia karena korona. Wabah covid-19 dianggap belum bisa masuk kategori ancaman perang. Status korona ditetapkan sebagai darurat bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    "Kalau ancaman perang bukan lagi penegakan hukum. Kalau ancaman perang sudah UU militer yang di depan, ini belum sampai di sana," kata Bobby kepada Medcom.id.

    Bobby mengatakan negara lain juga belum ada yang menetapkan covid-19 sebagai ancaman perang. Peran militer sebatas diperbantukan, bukan mendominasi penanganan.

    "Semua hak-hak sipil masih berlaku. Peran militer dibatasi, bukan seperti darurat perang. Jadi bukan ancaman perang," ucap Bobby.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id