DKPP Sering Menegur Evi Novida

    Kautsar Widya Prabowo - 19 Maret 2020 12:07 WIB
    DKPP Sering Menegur Evi Novida
    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Medcom.id
    Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan pemecatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting sesuai prosuder. DKPP telah berkali-kali melayangkan peringatan kepada Evi ihwal pelanggaaran kode etik.

    "Selain kasus di Kalimantan Barat, sudah beberapa kali diberikan sanksi untuk bisa memperbaiki kinerjanya," ujar pelaksana tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020

    Muhammad menuturkan sanksi bertujuan agar Evi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, alih-alih memperbaiki kinerja, Evi justru kembali melanggar kode etik berujung pemecatan.

    "Kita nilai (Evi) belum ada perhatiannya, sehingga kesalahan dan pelanggaran itu terus berulang," kata dia.

    Ia meminta seluruh komisoner KPU yang juga mendapat sanksi teguran memperbaiki kinerja untuk kesuksesan Pilkada 2020. DKPP akan mendalami setiap pelanggaran yang dilakukan sebelum memutusakan memberhentikan komisioner.

    "Kita lihat dulu kasus per kasunya, belum tentu pecat," kata dia.

    (Baca: KPU Pelajari Pemecatan Evi Novida Ginting)

    DKPP memberhentikan Evi dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU, Juli 2019. Evi terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Evi digugat peserta seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur periode 2019-2023, Adly Yusuf Saepi.

    Adly mempermasalahkan KPU khususnya tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur yang tidak meloloskan dirinya dalam tahap seleksi administrasi.

    Belakangan, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Evi. Dia terbukti mengintervensi jajaran Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada penetapan calon legislatif DPRD Kalbar.

    "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu tujuh Evi Novida Ginting selaku anggota KPU RI sejak keputusan ini dibacakan," kata Muhammad saat membacakan putusan di Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020.

    Bawaslu diminta mengawasi pelaksanaan putusan ini. Evi dilaporkan anggota DPRD Kalimantan Barat Hendri Makaluasc.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id