Rekomendasi KASN Masih Dianggap Sunah

    Antara - 09 September 2020 05:32 WIB
    Rekomendasi KASN Masih Dianggap Sunah
    PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto menyebut masih ada pihak yang menganggap rekomendasi KASN terhadap kementerian/lembaga/pemerintah daerah tak wajib dijalankan. Sejatinya, rekomendasi KASN bersifat final dan mengikat.

    "Masih ada pihak yang mengatakan rekomendasi itu sunah, begitu. Dilaksanakan ya baik, enggak ya enggak apa-apa," kata Kinanto dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2020.

    Hal ini sedianya sudah ditekankan Pasal 32 (3) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat berwenang diwajibkan menindaklanjuti hasil pengawasan KASN terhadap setiap tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN.

    Pasal 33 UU ASN menyatakan presiden berwewenang memberi sanksi kepada pejabat yang mengingkari rekomendasi KASN. Sanksi ini meliputi peringatan, teguran berupa perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, pengembalian pembayaran, atau hukuman disiplin. 

    "Kami supaya tegas dalam melaksanakan tugas, kami minta supaya peraturan ini juga diperjelas," kata Kinanto.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id