Pemerintah Diminta Melindungi Korban KDRT saat Pandemi

    Anggi Tondi Martaon - 14 Mei 2020 22:21 WIB
    Pemerintah Diminta Melindungi Korban KDRT saat Pandemi
    Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat/Dok.Istimewa.
    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tengah wabah korona (covid-19). Korban kasus KDRT di Indonesia cukup banyak.

    "Angka KDRT yang tinggi terjadi di masa pandemi covid-19 ini memang harus segera kita atasi bersama-bersama dengan pemerintah," kata Rerie dalam diskusi online bersama Denpasar 12 dan DPP NasDem bertema Kerentanan Kasus KDRT di Masa Pandemi Covid-19, Kamis, 14 Mei 2020.

    Baca: Pemerintah Diminta Lebih Memperhatikan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

    Diskusi yang melibatkan hampir 60 peserta itu dihadiri Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Sekjen Koalisi Perempuan Mike Verawati Tangka, perwakilan LBH APIK Iit Rahmatin dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Dalam diskusi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui jika pemerintah tidak melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) saat membentuk Satgas Penanganan Covid-19. Namun, kemudian hari Kementerian PPPA mulai dilibatkan 

    "Untuk membantu mengatasi sejumlah masalah yang menimpa perempuan dan anak di masa wabah covid-19 ini," kata Moeldoko.

    Untuk mengatasi dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara fisik dan psikologis, pihaknya telah membuat hotline 119 ext 8 Layanan Sejiwa. Tetapi, program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala.

    Adapun kendala yang dimaksud yaitu kekurangan psikolog, korban untuk keluar rumah karena ada kebijakan social distancing dan rumah aman yang jumlahnya masih terbatas.

    "Karena itu saat ini pemerintah membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh masyarakat dalam mengatasi dampak wabah covid-19, terutama yang menimpa perempuan dan anak," ujar dia.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati Tangka, menilai bantuan dalam penanganan covid-19 saat ini tak memperhatikan gender. Padahal korban dari wabah covid-19 ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dan menghadapi kendala yang berbeda. 

    "Karena bantuannya bersifat umum, korban perempuan dan anak dalam kasus KDRT di masa wabah covid-19 ini, sering kali tidak terpenuhi kebutuhannya," ujarnya.

    Sementara Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengungkapkan, kasus kekerasan perempuan mengalami peningkatan. Sebanyak 431.471 kasus terjadi pada 2019.

    "Hal itu menunjukkan tidak adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan. Bahkan, mungkin saja telah terjadi pembiaran," ungkap Siti Aminah.

    Berdasarkan data SIMFONI PPA tercatat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa per 2 Maret-25 April 2020. Selain itu, 368 kasus kekerasan dialami anak dengan korban 407 anak.

    Menurut Siti, akar masalah KDRT adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. "Laki-laki umumnya memiliki power dan kontrol terhadap anggota keluarga," ujar dia.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id