Pemekaran di Papua Disebut Bukan Jalan Pintas Menuju Kesejahteraan

    Indriyani Astuti, Media Indonesia.com - 14 Juni 2021 03:11 WIB
    Pemekaran di Papua Disebut Bukan Jalan Pintas Menuju Kesejahteraan
    Ilustrasi uang. Medcom.id



    Jakarta: Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai bukan jawaban memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Pemekaran daerah diatur dalam Pasal 76 Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

    Pelaksana tugas Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan pembentukan DOB bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, realitanya mayoritas daerah gagal mewujudkan kesejahteraan setelah mengalami pemekaran.

     



    "Orang bilang pemekaran jalan menuju kesejahteraan. Tapi perlu dipertimbangkan kembali. Dengan melakukan pemekaran, bukan berarti daerah tersebut mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik," ujar Arman sapaan karib Suparman saat dihubungi, Minggu, 13 Juni 2021.

    Dia menyarankan wacana pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat ditunda. Sebab, pemerintah tengah menerapkan kebijakan moratorium terhadap DOB.

    Dia menilai kebijakan moratorium tetap berlaku meski Papua dan Papua Barat menyandang status daerah otonomi khusus. Hal lain yang selalu menjadi diskursus dalam revisi UU Otsus Papua ialah pendanaan. Pendanaan diatur dalam Pasal 34 revisi UU Otsus Papua.

    Arman menyebut perlu ada evaluasi menyangkut dana otsus. Dia tak masalah kenaikan dana otsus menjadi 2.25 persen.

    Namun, dia mengingatkan selama 20 tahun terakhir pemberian dana otsus pada Papua dan Papua Barat tidak terlalu berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di Papua. Hal itu tergambar dari Indeks Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang jauh lebih rendah dari daerah lain secara nasional.

    "Pemerintah pusat harus punya evaluasi yang akuntabel terkait penggunaan dana otsus. Dalam revisi UU Otsus Papua, harus ada norma yang memberikan kewajiban bagi pemerintah pusat agar ada instrumen pengawasan dan evaluasi dana otsus," tegas dia.

    Komponen lain yang perlu dilihat dan dimasukkan dalam revisi UU Otsus soal perdasus dan perdasi yang merupakan aturan dari acuan pelaksanaan UU Otsus di Papua. Dia menilai perlu ada eksekutif review terhadap kualitas perdasus dan perdasi tersebut.

    "Pada akhirnya kita akan melihat apakah dengan revisi ini menjawab kebutuhan masyarakat Papua atau hanya kepentingan pemerintah pusat," tutur Arman.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id