Gerindra Khawatir Pasal Penghinaan Presiden Membungkam Kritik

    Fachri Audhia Hafiez - 13 Juni 2021 11:47 WIB
    Gerindra Khawatir Pasal Penghinaan Presiden Membungkam Kritik
    anggota Komisi III DPR fraksi Gerindra Habiburokhman dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id



    Jakarta: Fraksi Gerindra DPR khawatir pasal yang mengatur tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden di Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut dinilai berpotensi membungkam kritik.

    "Bisa mengakibatkan tuduhan kepada siapa pun yang menjadi presiden atau berkuasa, menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik. Ini yang kita khawatir," kata anggota Komisi III DPR fraksi Gerindra Habiburokhman dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Pasal Penghinaan Presiden Ancam Demokrasi?', Minggu, 13 Juni 2021.

     



    Habiburokhman menilai, penggunaan pasal tersebut bisa jadi multitafsir. Karena, berpotensi saling tuduh ketika di tingkat penegakan hukum.

    Pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan kritik, karena dianggap sebagai penghinaan kepada kepala negara. Sementara itu, pihak yang dilaporkan bakal menganggap hal itu sebagai kritik biasa.

    "Objektif apa pun proses penyidikan dan penuntutan, karena kepolisian dan Kejaksaan dalam rumpun eksekutif akan sebagai dijadikan alat oleh kekuasaan. Itu yang menjadi concern saya," ucap Habiburokhman.

    Habiburokhman menegaskan dia tidak membenarkan setiap bentuk penghinaan kepada siapa pun, apalagi Kepala Negara. Namun, soal pasal penghinaan presiden di revisi KUHP perlu ditelaah lebih lanjut.

    "Sehingga menurut saya ya bagus saja ini kita akan terus usut, siapa pun yang menghina apalagi presiden tetapi di luar KUHP," ucap Habiburokhman.

    Baca: Wamenkumham Pastikan Revisi KUHP Dilanjutkan

    Revisi KUHP memuat ketentuan pasal penghinaan presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

    Hukum pidana ditambah satu tahun bila penghinaan disampaikan melalu media sosial. Hal itu termaktub pada Pasal 219.

    Sedangkan sifat delik aduan termaktub pada Pasal 220 ayat (1). Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id