BPKH Tepis Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Hingga Utang ke Saudi

    Fachri Audhia Hafiez - 08 Juni 2021 16:10 WIB
    BPKH Tepis Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur Hingga Utang ke Saudi
    Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam webinar bertajuk 'Dana Haji Aman' yang disiarkan melalui akun YouTube Yakua TV, Selasa, 8 Juni 2021.



    Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menepis sejumlah hoaks terkait haji. Salah satunya dana haji diinvestasikan untuk pembiayaan infrastruktur.

    "Tidak ada (investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur)," tegas Kepala BPKH Anggito Abimanyu dikutip dalam webinar bertajuk 'Dana Haji Aman' yang disiarkan melalui akun YouTube Yakua TV, Selasa, 8 Juni 2021.

     



    Anggito juga memastikan tidak ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait investasi infrastruktur BPKH. Hal itu tertuang dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012.

    Dia menjelaskan dana jemaah diinvestasi dengan mekanisme profil risiko low-moderate. Sebesar 90 persen investasi dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

    "Masih ada investasi lain yang profil risiko adalah low-moderate. Anda bisa baca di e-Book kami dan laporan keuangan, silakan diunduh dan dibaca dengan cermat," ujar Anggito.

    Dia menyebut investasi dana haji wajib seizin pemilik uang. BPKH menerima surat kuasa (akad wakalah) dari jemaah haji.

    "Surat wakaah itu ditandatangani oleh individu dan masing-masing jemaah sebelum melakukan pendaftaran dan menyetorkan dananya itu menandatangani surat wakalah," terang Anggito.

    Anggito juga membantah Kementerian Agama dan BPKH memiliki utang pembayaran pelayanan (akomodasi) di Arab Saudi. Laporan Keuangan (LK) BPKH hingga 2020 tidak ada catatan utang kepada pihak penyedia jasa haji di Arab Saudi.

    "Kalau butuh bukti atau data silakan buka website BPKH. Coba dilihat di laporan keuangan BPKH tidak ada catatan utang," ujar Abimanyu.

    (Baca: Komisi VIII Jamin Pengelolaan BPIH Sehat, Jemaah Tersubsidi)

    Dia membantah pembatalan Haji 1442 H/2021 M karena alasan keuangan. Dia menegaskan alasan pembatalan tertuang jelas pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji.

    "Alasannya utama kalau Anda baca di KMA 660 Tahun 2021 itu adalah tiga hal, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji," ujar Anggito

    Anggito menuturkan pembatalan haji juga tak disebabkan kesulitan dan gagal investasi pada 2020. BPKH membukukan surplus keuangan sebesar lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15 persen.

    "Dana kelolaannya tumbuh di atas 15 persen, itu merupakan dana kelolaan syariah yang pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata nasional," kata Anggito.

    Dana haji juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tertuang pada Surat LPS Nomor S-001/DK01/15 Januari 2020. Selain itu, jemaah akan mendapatkan nilai manfaat dari dana lunas pada 2020 dan 2021.

    Jemaah mendapat virtual account untuk mengecek manfaat yang didapat. Nilai manfaat atau imbal hasil yang diberikan dinilai setara deposito di bank syariah.

    "Tahun lalu kami sudah memberikan nilai manfaat sebesar Rp1,7 juta dalam bentuk alokasi kepada jemaah yang lunas tunda," ucap Anggito.

    Anggito menuturkan dana haji selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit pada 2019 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara itu, Laporan Keuangan BPKH 2020 tengah dalam proses audit.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id