Risma Diminta Kembalikan Muruah Kemensos Melalui Kebijakan

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) diminta menghadirkan kebijakan yang moncer guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Sebab, sudah tiga Menteri Sosial terseret kasus korupsi.

"Sudah lebih dari dua kali Mensos ini jadi tersangka padahal Kemensos itu anggarannya paling besar," kata anggota Komisi VIII DPR Bukhori dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Januari 2021.



Mensos yang terlibat praktik rasuah, yakni Bachtiar Chamsyah. Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi.

Kemudian Idrus Marham yang tersandung skandal pembangkit listrik 35 ribu watt. Teranyar, Juliari Batubara yang terseret korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19.

"Mensos yang baru dilantik (Risma) harus mampu bekerja baik dan memiliki kebijakan-kebijakan yang dapat kembali dipercaya masyarakat," tegas Bukhori.

Menurut Bukhori, tak ada alasan bagi Risma untuk tidak serius bekerja. Apalagi Kemensos mendapat anggaran yang cukup, yaitu sebesar Rp134 triliun.

Baca: KPK Harap Keluhan Bansos Tak Terulang Saat Risma Pimpin Kemensos

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut prioritas utama Risma ialah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data itu dinilai krusial agar bantuan pada masyarakat tepat sasaran di tengah pandemi covid-19.

"Masalah keakuratan DTKS sudah sangat merugikan masyarakat kurang mampu," papar Bukhori.

Menurut Bukhori, DTKS diinput secara sukarela dari masing-masing desa. Dia mengusulkan Risma mengalokasikan anggaran untuk mengupah tenaga sukarela tersebut.

"Agar pekerjanya menjadi lebih semangat sehingga tidak terjadi salah input," kata dia.

Komisi VIII DPR berjanji bakal mendukung seluruh kebijakan Risma. Asalkan kebijakan itu betul-betul berpihak pada masyarakat.

"Tak lupa saya ingatkan agar Mensos baru bekerja tanpa pandang dulu dan mengutamakan kepentingan masyarakat," kata Bukhori.

(JMS)