Publik Diberi Ruang dalam Penyusunan Aturan Turunan UU Ciptaker

    Nur Azizah - 14 Oktober 2020 17:44 WIB
    Publik Diberi Ruang dalam Penyusunan Aturan Turunan UU Ciptaker
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Pemerintah akan memberikan ruang kepada masyarakat dalam penyusunan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu agar aturan turunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

    "Partisipasi publik akan diberi ruang supaya peraturan turunan ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020.

    Keterlibatan masyarakat ini terlihat dari anggota tim penyusun aturan turunan UU Ciptaer. Tim penyusun terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat.

    "Mereka semua bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini," ungkapnya.

    Baca: Pemerintah Langsung Tancap Gas Susun Aturan Turunan UU Ciptaker

    Sekjen DPR Indra Iskandar menyerahkan langsung draf Omnibus Law ke Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Draf tersebut akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

    Draf setebal 812 halaman itu sudah rampung diperbaiki. Total UU Ciptaker mengalami lima kali perubahan sejak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 5 Oktober 2020

    Perubahan mengacu pada jumlah halamannya, yaitu ada draf yang berisikan 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id