comscore

Dianggap Hukum Positif, Pemerintah Bantah JKP Melangkahi MK

Candra Yuri Nuralam - 20 Februari 2022 15:40 WIB
Dianggap Hukum Positif, Pemerintah Bantah JKP Melangkahi MK
Stafsus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Dita Indah Sari/Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Pemerintah membantah jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materiel Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menilai JKP bisa dilahirkan dari Undang-Undang Cipta Kerja karena hukum positif.

"Sebagai hukum positif ini bisa ditegakkan dan pemerintah punya legitimasi untuk menegakkan itu," kata Stafsus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Dita Indah Sari dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Polemik JHT, Presiden Tak Diberitahu?', Minggu, 20 Februari 2022.
Hukum positif adalah aturan dibuat manusia yang mewajibkan menetapkan suatu tindakan. Pemerintah menilai MK masih membolehkan adanya hukum positif selama perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan.

"Artinya sebagai hukum positif di negeri ini itu berlaku," ujar Dita.

Dita mengatakan pihaknya sudah memikirkan putusan MK dengan matang. Dia yakin kehadiran JKP tidak menabrak aturan yang ada.

Pemerintah juga menegaskan JKP hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Beleid itu diyakini bakal tetap dihujat segelintir orang meski pemerintah berniat baik.

"Bahwa ada teman-teman yang menolak keseluruhan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa kecuali ya itu kami serahkan kepada serikat kerja masing-masing," kata Dita.

Baca: Turunan Omnibus Law, KSPI Sebut JKP Inkonstitusional

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) inkonstitusional. JKP merupakan aturan yang lahir dari omnibus law.

"JKP itu produknya omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyatakan bahwa omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat," ujar Iqbal.

Iqbal menegaskan pihaknya menolak keberadaan JKP. Program itu diyakini dibuat tidak didasari aturan yang berlaku.

"Sampai dipenuhinya syarat maka Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional dan yang kedua adalah cacat formil," ujar Iqbal.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id