comscore

Ma'ruf: Perluasan Mal Pelayanan Publik Tidak Perlu Gedung Baru

Indriyani Astuti - 07 Januari 2022 18:15 WIB
Maruf: Perluasan Mal Pelayanan Publik Tidak Perlu Gedung Baru
Wakil Presiden Maruf Amin. Dok Setwapres.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memerintahkan pemerintah daerah (pemda) segera memperluas mal pelayanan publik (MPP). Ini ditegaskan Ma'ruf menanggapi baru adanya satu MPP di Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Saya harap MPP dapat diperluas ke semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah," kata Ma'ruf ketika memimpin rapat sosialisai MPP dan Pemberdayaan UMKM di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, 7 Januari 2022.
Menurut Ma'ruf, MPP mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Sebab, MPP merupakan pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat.

"Kita harus hilangkan stigma dan persepsi Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat," tegasnya.

Wapres menekankan pembangunan sarana fisik MPP di kabupaten/kota tidak harus menggunakan gedung baru karena perlu biaya besar. Pemda bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital yang mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP.

Wapres menilai banyak kemajuan pelayanan tercapai sejak reformasi birokrasi dijalankan intensif dari 2010 sampai sekarang. Berdasarkan evaluasi Ombudsman pada 2021, kepatuhan standar pelayanan publik kementerian/lembaga pusat 70 persen masuk kategori kepatuhan tinggi (zona hijau) dan selebihnya kepatuhan sedang (zona kuning), dan tidak ada zona merah.

Namun, kepatuhan standar pelayanan publik di Pemprov dan Pemkab/Pemkot masih di bawah 40 persen yang masuk kepatuhan tinggi (zona hijau). Selebihnya masuk kategori zona kuning dan merah.

Baca: Wapres Instruksikan Pelayanan Publik Terintegrasi dengan MPP

Pemda, kata Ma'ruf, perlu banyak melakukan perbaikan dan membenahi kualitas kinerja pelayanan publik melalui inovasi. Strategi penerapan MPP tidak hanya mengandalkan pelayanan terintegrasi satu pintu. Namun, bisa dilakukan melalui pelayanan terintegrasi secara mandiri daring.

Ma'ruf mengajak kabupaten/kota di Sulteng mengambil model MPP di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, yang telah mengintegrasikan layanan mulai dari urusan tanah, usaha, bahkan pembuatan paspor.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id