comscore

DPR Klaim Penunjukan Pangdam Jaya Sesuai Prosedur

Cahya Mulyana - 08 Januari 2022 13:11 WIB
DPR Klaim Penunjukan Pangdam Jaya Sesuai Prosedur
Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Pengangkatan Brigjen TNI Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya dinilai sesuai prosedur. Status eks Tim Mawar itu bersih dari vonis melakukan pelanggaran hukum.

"Sejauh ini belum ada pelanggaran sehubungan dengan penunjukan Pangdam Jaya dan proses peradilan sehubungan Tim Mawar sudah lama selesai, dan hasil nya para perwira-perwira tersebut masih aktif tidak dipecat sebagai anggota TNI," kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi kepada Media Indonesia, Sabtu, 8 Januari 2022.
Menurut dia, para perwira TNI yang sebelumnya disebut dalam dugaan kasus pelanggaran HAM tidak dinyatakan bersalah. Dengan demikian mereka, termasuk Pangdam Jaya saat ini tetap bisa melaksanakan tugas dan jabatannya.

"Jadi masalahnya di mana? Mereka tetap bisa melaksanakan tugas dan jabatannya," kata dia.

Bobby mengatakan proses hukum perkara yang diduga melibatkan Tim Mawar sudah selesai pada 2000 dan berkekuatan hukum tetap. Para terdakwa sudah selesai menjalani hukuman, putusan Mahkamah Militer pada 24 Oktober 2000.

"Tapi DPR tetap akan memperhatikan aspirasi publik terkait hal ini dan akan menyampaikan ke Panglima TNI (Jenderal Andika Perkasa) dalam waktu secepatnya dalam rapat kerja. Sehingga tugas prajurit TNI khususnya Pangdam Jaya bisa dilaksanakan secara efektif tanpa polemik publik berkepanjangan," kata dia.

Tanggapan berbeda diungkapkan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Menurut dia, pengangkatan Untung oleh pemerintah dan DPR tidak cermat. Sebab, pengangkatan itu harus tidak melanggar Undang-undang (UU) atau tidak memiliki masalah hukum.

Pemerintah dan DPR dianggap tidak pernah melaksanakan UU. Kedua pihak dinilai tidak serius mendukung Komnas HAM untuk menginvestigasi. Bahkan keduanya disebut tidak serius mendorong Jaksa Agung menghadapkan mereka ke pengadilan HAM Ad Hoc sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pada 2009, kata Usman, DPR menelurkan empat rekomendasi terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis yang melibatkan Untung Budiharto dan rekan-rekan. DPR meminta pemerintah mencari kejelasan nasib dan keberadaan mereka yang masih hilang.

Baca: Wakil Jaksa Agung Diharap Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

DPR meminta pemerintah untuk menuntut pelakunya di pengadilan HAM Ad Hoc. DPR meminta pemerintah memulihkan hak korban. DPR juga meminta pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

"Tidak dipegangnya rekomendasi itu memperlihatkan bukan saja mereka mengidap penyakit politik short term memory lost tetapi dengan sengaja melupakan kejahatan," kata dia.

Pengangkatan orang-orang yang pernah tersangkut kasus-kasus pelanggaran HAM serius jelas menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas militer di lingkungan TNI selama ini tidak berjalan secara efektif dalam menghadirkan keadilan bagi korban.

"Ini menegaskan kembali ketiadaan penghukuman bagi orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM. Ini juga membuat keluarga korban semakin kecewa dan meragukan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu," ujar Usman.

Usman menilai Komisi I DPR seharusnya bersikap cerdas dan cermat atas pengangkatan tersebut. Sebab, kejadian ini sudah bukan yang pertama. Kekeliruan ini pernah terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diulangi oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Sebelum posisi Pangdam, telah ada pengangkatan perwira-perwira yang terimplikasi kasus HAM untuk menduduki struktur komando. Jadi jelas keliru kebijakan mengangkat perwira tertentu yang pernah tersangkut pelanggaran HAM berat untuk menduduki jabatan struktur komando utama atau fungsional atau posisi strategis lainnya di lingkungan militer," kata dia.

UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk mendasarkan kebijakannya pada HAM. UU TNI menegaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, bukan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa.

UU TNI juga menegaskan pengembangan itu harus mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.

"Hal lain yang juga tidak dilaksanakan DPR dan pemerintah adalah revisi atas UU Pengadilan Militer yang selama ini cenderung dipakai oleh elite TNI untuk menghindari risiko maksimal yang dapat dialami mereka dengan cara menyalahkan bawahan mereka," tegas Usman.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id