Kejagung Diyakini Paham Asas terkait Syarat CPNS Diskriminatif

    Nur Azizah - 27 November 2019 12:06 WIB
    Kejagung Diyakini Paham Asas terkait Syarat CPNS Diskriminatif
    Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid. Foto: M Agung Rajasa/Antara
    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) diyakini memahami asas saat mengeluarkan aturan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang kemudian dituding sekelompok orangdiskriminatif. Dia yakin Kejagung punya alasan kuat dalam mengeluarkan aturan, seperti larangan kelompok lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) melamar seleksi CPNS.

    "Sebagai salah satu lembaga hukum, Kejaksaaan Agung pasti sangat memahami asas hukum penolakan LGBT jadi PNS/ASN," kata Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.

    Kejagung menggunakan peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, serta undang-undang untuk menjadi dasar hukum dalam pelarangan ini. Sodik yakin Kejagung juga menimbang semangat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar.

    "Ini harus jadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS," ucap dia.

    Menurut dia, pelarangan ini tidak mendiskriminasi kaum LGBT. Mereka tetap mendapat semua haknya sebagai warga negara Indonesia.

    "Namun, satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak mengekspose, dan mengembangkan perilakunya bersama," ujar dia.

    Sodik menilai pelarangan ini juga sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Dia meminta kaum LGBT menghormati nilai dan norma Pancasila.

    "Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dasar kaum LGBT Adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia," pungkas dia.

    CPNS yang melamar di Kejagung tidak boleh memiliki orientasi seksual yang berbeda.  Kepala Pusat Penerangan Kejagung Mukri mengatakan pelamar harus orang-orang yang normal dan wajar.

    "Artinya, kita kan ingin yang normal-normal lah, wajar-wajar. Kita tidak mau yang aneh-aneh. Supaya mengarahkannya tidak ada yang ya gitulah," kata Mukri di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

    Sikap Kejagung ini menuai protes dari Komnas HAM. Mereka kemudian melayangkan surat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta klarifikasi, dan pembatalan persyaratan penerimaan CPNS.

    Komnas HAM merespons itu. Mereka melayangkan surat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta klarifikasi dan pembatalan persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id