Ombudsman: Omnibus Law Mengembalikan Industri Telekomunikasi ke Jalur yang Benar

    Medcom - 16 Oktober 2020 21:04 WIB
    Ombudsman: Omnibus Law Mengembalikan Industri Telekomunikasi ke Jalur yang Benar
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Omnibus Law klaster Pos dan Telekomunikasi dinilai memberikan banyak terobosan serta kepastian hukum. Aturan itu akan meningkatkan investasi di sektor teknologi komunikasi informasi (TIK) dan menjaga iklim usaha yang sehat.

    UU Cipta Kerja membolehkan spektrum sharing hanya untuk teknologi baru. Saya setuju sekali dengan terobosan UU Cipta Kerja ini. Diaturnya spektrum sharing untuk teknologi baru akan meningkatkan investasi di sektor TIK dan menjaga iklim usaha yang sehat. Saya apresiasi itu,” kata Alamsyah, Jumat, 16 Oktober 2020.

    Alamsyah juga menyoroti kepastian pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T) yang selama ini menjadi kendala. Menurut Alamsyah, melalui UU Cipta Kerja , pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah 3T mendapat perhatian khusus dari negara.

    Di dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga mendorong kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif yang adil, wajar, dan non diskriminatif dalam penyediaan layanan telekomunikasi. Dengan adanya regulasi tersebut, Alamsyah berharap masyarakat akan memiliki banyak pilihan layanan telekomunikasi.

    UU Cipta Kerja sektor Pos dan Telekomunikasi juga mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

    Alamsyah berharap pemerintah dapat membangun sarana dan prasarana telekomunikasi dengan menetapkan retribusi atau sewa dengan harga yang wajar bagi seluruh pelaku usaha telekomunikasi.

    “Saya berharap penetapan retribusi dan sewa harus berkonsultasi dengan kementerian teknis. Ini harus tertuang dalam PP. Tujuannya, meminimalisasi retribusi dan sewa yang tinggi atas barang dan lahan milik negara seperti yang dilakukan beberapa pemerintah kota,” ujarnya.

    UU itu juga mengatur sharing infrastruktur aktif melalui skema kerja sama dan kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan quality of service (QoS) serta redundancy jaringan telekomunikasi.

    Alamyah berharap nantinya PP sebagai turunan regulasi UU Cipta Kerja dapat mengatur secara rinci aturan main sharing infrastruktur aktif.

    “Harus dipastikan kewajiban operator yang melakukan sharing infrastruktur aktif untuk memenuhi komitmen pembangunan dan mendukung perluasan cakupan layanan telekomunikasi,” kata Alamsyah.

    UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai tarif batas bawah. Alamsyah berpendapat, penetapan tarif batas bawah yang memperhitungkan total cost memberikan jaminan pengembalian modal yang wajar bagi operator telekomunikasi, sehingga operator telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanan serta melakukan investasi perluasan cakupan layanan.

    “Saya mengapresiasi niat pemerintah memperbaiki industri telekomunikasi. Itu namanya safety net. UU Cipta Kerja ini menggembalikan industri telekomunikasi ke rel yang benar. Pengaturan harga batas bawah ini menurut saya bagus,” ujar Alamsyah.

    Alamsyah menyayangkan UU Cipta Kerja kluster Pos dan Telekomunikasi belum mengatur secara rinci pengaturan spektrum radio untuk penyiaran. Contoh frekuensi untuk penyiaran terestrial dan satelit tv berbayar yang selama ini utilisasinya dan pemasukan ke negara sangat rendah.

    “Saya sangat berharap frekuensi broadcasting dan satelit tv berbayar dapat diatur rinci di UU Cipta Kerja. Tujuannya agar Pemerintah bisa segera mendapatkan digital dividend dari frekuensi yang idle,” kata Alamsyah.

    (FZN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id