Jokowi Terbitkan Aturan Penamaan Pulau Hingga Gunung

    Nur Azizah - 22 Januari 2021 05:00 WIB
    Jokowi Terbitkan Aturan Penamaan Pulau Hingga Gunung
    Presiden Joko Widodo. Antara/Sigid Kurniawan



    Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terkait penamaan rupabumi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Regulasi itu mewajibkan penamaan objek unsur alami dan unsur buatan dengan memprioritaskan Bahasa Indonesia.

    Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa unsur alami maupun unsur buatan. Unsur alami meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan lainnya.




    Sementara itu, unsur buatan terdiri atas wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, dan kawasan khusus. Termasuk, tempat berpenduduk, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

    "Dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan," bunyi Pasal 3 huruf b seperti dikutip Medcom.id Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021

    Selain itu, kaidah penamaan dan penulisan Rupabumi harus menggunakan paling banyak tiga kata. Penamaan harus menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;

    "Penamaan Rupabumi menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia," jelas Pasal 3 huruf g.

    Penamaan Rupabumi juga harus menghindari penggunaan nama instansi/lembaga. Harus pula  menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah.

    "Ketentuan mengenai kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diatur dengan Peraturan Badan," bunyi pasal 4 PP tersebut.

    PP yang berlaku sejak diundangkan itu diteken Jokowi pada 6 Januari 2021 dan diundangkan pada 7 Januari 2021.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id