Menkominfo Jelaskan 11 Klaster Omnibus Law Cipta Kerja

    Sri Yanti Nainggolan - 27 Februari 2020 06:36 WIB
    Menkominfo Jelaskan 11 Klaster Omnibus Law Cipta Kerja
    Menkominfo Johnny G. Plate. Foto: MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjelaskan 11 klaster dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Klaster pertama terkait penyederhanaan perizinan usaha yang saat ini masih berbelit.

    "Itu yang selama ini terjadi, itu akan disederhanakan," kata Johnny dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Rabu, 26 Februari 2020. 

    Klaster kedua RUU Cipta Kerja mengatur persyaratan investasi. Bagian ini disebut bakal membuat pengambilan keputusan. Klaster ketiga, terkait ketenagakerjaan. 

    Kemudahan pemberdayaan dan kemudahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ada di klaster keempat. Masa depan UMKM Tanah Air disebut bakal lebih cerah. 

    "Karena kekuatan perekonomian kita juga ditopang oleh usaha UMKM yang kuat," imbuh dia.

    Menkominfo Jelaskan 11 Klaster Omnibus Law Cipta Kerja
    Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal

    Klaster kelima mengatur kemudahan usaha. Johnny mengatakan salah satu yang menghambat tumbuhnya usaha di Indonesia adalah aturan yang terlampau banyak, mulai dari tingkat undang-undang, hingga peraturan daerah (Perda). RUU Cipta Kerja akan menyederhanakan regulasinya.

    Klaster keenam fokus pada kemudahan penelitian dan inovasi. Menurut Johnny, dua hal jadi yang terdepan di masa kekinian. 

    "Ini klaster yang mendorong dukungan pada penelitian dan inovasi nasional kita, untuk pemerintah dan privat," kata dia.

    Baca: RUU Cipta Kerja Membuat Investasi Lebih Baik

    Klaster administrasi pemerintah ada di bagian berikutnya. Klaster ini penting karena administrasi pemerintah berperan sebagai regulator, inisiatif, dan akselerator. 

    Klaster kedelapan mengurus soal sanksi-sanksi. Menurut Johnny, payung hukum bukan hanya mengatur tentang kewenangan dan hak, melainkan sanksi bagi pelanggar UU.

    "Karena itu, untuk pengembangan usaha dan percepatan investasi, maka aturan pengadaan lahan perlu diatur dengan baik," ujar dia. 

    Klaster kesepuluh membahas investasi dan proyek pembangunan. Kawasan ekonomi diatur dalam klaster kesebelas. Secara menyeluruh, RUU Cipta Kerja dengan konsep omnibus law bakal menyederhanakan 79 UU dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id