Relaksasi Transportasi Tak Hentikan Penyebaran Covid-19

    Cindy - 15 Mei 2020 09:51 WIB
    Relaksasi Transportasi Tak Hentikan Penyebaran Covid-19
    Petugas Dinas Perhubungan menunjukkan tulisan imbauan pengendara membuka kaca saaat pemeriksaan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis, 7 Mei 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
    Jakarta: Kebijakan pemerintah melonggarkan operasi moda transportasi umum dengan aturan ketat saat pandemi virus korona (covid-19) dianggap tidak membantu memangkas rantai penyebaran virus. Kesimpulan itu didapat dari hasil jajak pendapat News Research Center (NRC) Media Group.

    Survei melibatkan 157 responden tokoh publik di 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 85,99 persen dari 157 responden tokoh publik yakin relaksasi moda transportasi menyulitkan daerah menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

    "Sulit membendung mobilisasi warga pulang kampung," kata Head of NRC Media Group News Ade Alawi di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.

    Menurut dia, 53,59 persen tokoh publik menilai penerapan PSBB di beberapa daerah saat ini kurang berjalan baik. Sementara itu, 9,80 persen responden menilai PSBB berjalan tidak baik.

    "Artinya, 65 persen lebih responden menilai PSBB di daerah tidak berjalan dengan baik," ungkap Ade.

    Konsistensi pemerintah membatasi warga mudik ke kampung halaman juga diragukan. NRC Media Group mencatat 69,43 persen responden mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan tersebut.

    "Tokoh publik yang kurang percaya atas kebijakan pemerintah sebanyak 54,78 persen. Sementara yang tidak percaya 14,65 persen," papar Ade.

    Peneliti senior Saiful Mujani Research Center (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai ketidakpercayaan ini wajar mengingat pemerintah kewalahan menghadapi dilema kesehatan dan ekonomi. Kebijakan untuk satu sektor akan mengorbankan sektor lainnya.

    “Ada kelelahan pemerintah, mana yang akan diambil,” kata Sirojuddin melalui telekonferensi dengan aplikasi Zoom.

    NRC Media Group menggelar jajak pendapat tokoh publik di 34 provinsi di Indonesia mengenai kebijakan pemerintah menerapkan relaksasi mudik. Jajak pendapat digelar sejak 7-12 Mei 2020.

    Relaksasi Transportasi Tak Hentikan Penyebaran Covid-19

    Baca: Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Melarang Mudik

    Tokoh publik yang dilibatkan memiliki pengaruh cukup besar di daerahnya maupun di kancah nasional. Mereka dibagi menjadi empat kelompok yakni tokoh pendidikan dan budaya; tokoh hukum dan keamanan; tokoh ekonomi; dan tokoh sosial politik. 

    Sebanyak 157 responden terdiri dari 73,25 persen laki laki dan 26,75 persen perempuan. Sebanyak 33,12 persen menempuh jenjang pendidikan S3 29,30 persen, S2 30,57 persen, S1 dan sisanya dari jenjang D3 sampai SMP. 

    Usia responden tokoh publik mulai dari 20 sampai 60 tahun lebih. Metode penelitian nonprobabilitas dengan sampel yang dipilih atau sampel yang sengaja diundang untuk dijadikan sebagai responden. Mereka diminta menjawab 10 instrumen pertanyaan.

    Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id