ASN Tak Bisa Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru

    Theofilus Ifan Sucipto - 07 Februari 2020 17:42 WIB
    ASN Tak Bisa Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru
    Ibu kota baru. Dokumentasi: Kementerian PUPR
    Banjarmasin: Aparatur sipil negara (ASN) tak bisa menolak dipindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Bila tak setuju dipindah, ASN dipersilakan mundur.

    "Harus mau dong. Namanya pegawai teken kontrak sampai usia 60," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Hotel Aria Barito, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan, Jumat, 7 Februari 2020.

    Menurut dia, migrasi ASN pemerintah pusat dari Jakarta ke ibu kota baru bersifat wajib. Mereka pun harus bersiap hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, calon ibu kota baru. 

    "Harus mau (pindah) ke daerah. Kalau tidak bagaimana mempercepat pemerataan daerah?" ungkap Tjahjo.

    Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan ASN yang dipindah berusia produktif. Saat ini, pihaknya tengah memilah ASN mana yang sudah kurang produktif.

    "Misalnya mau pensiun atau maaf ya sudah sakit-sakitan. Ada pertimbangan," ujar mantan Menteri Dalam Negeri itu.

    Pemerintah memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti 56 ribu hektare.
     
    ASN Tak Bisa Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru
    Desain Nagara Rimba Rusa menjadi pemenang pertama sayembara desain ibu kota negara baru. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

    Nantinya, ibu kota baru terbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu klaster pemerintahan, kesehatan, pendidikan, serta riset dan teknologi. Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.
     
    Porsi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisanya, pembangunan mengandalkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp253,4 triliun atau 54,5 persen dan swasta termasuk badan usaha milik negara (BUMN) Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id