Pemerintah Diminta Beri Sanksi Pidana Kepada Eks ISIS

    Candra Yuri Nuralam - 09 Februari 2020 15:46 WIB
    Pemerintah Diminta Beri Sanksi Pidana Kepada Eks ISIS
    Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
    Jakarta: Pemerintah diminta memberi sanksi hukum kepada warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS bila betul-betul akan dipulangkan ke Tanah Air. Sanksi pidana bisa mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

    Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan ada dua kategori hukum untuk WNI eks ISIS. Pertama, mereka bisa dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU No. 5 Tahun 2018.

    "Di situ tertulis setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun," kata Masinton kepada Medcom.id, Jakarta, Minggu, 9 Februari 2020.

    Kedua, pemerintah juga bisa menjerat eks ISIS dengan Pasal 12 huruf b UU No. 5 Tahun 2018, bila paparan paham radikal yang diterima sudah sangat parah.

    "Pasal ini mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana paling singkat empat tahun dan paling lama 15 tahun," ujar Masinton.

    Pemerintah Diminta Beri Sanksi Pidana Kepada Eks ISIS
    Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (tengah). Foto: MI/Susanto

    Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah melakukan profiling terhadap para eks ISIS. Hal itu sangat penting agar Indonesia tidak kemasukan paham radikal yang dibawa dari luar negeri.

    Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Suriah. Menteri Agama Fachrul Razi menyebut ratusan WNI yang pernah tergabung dalam ISIS itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.
     
    Fachrul mengatakan wacana itu belum diputuskan dan masih dibahas bersama instansi terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk menggodok draf pemulangan eks ISIS. Rencana pemulangan eks ISIS baru diputuskan sekitar Mei atau Juni 2020.






    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id