"Kepuasan publik terhadap sektor sosial agak lebih baik, 50 persen banding 50 persen," kata Dedi saat memaparkan hasil Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle dan Potensi Capres 2024 secara virtual, Rabu, 28 Oktober 2020.
Faktor yang memengaruhi persepsi responden terhadap sektor humaniora dan sosial, yaitu pengelolaan toleransi (51 persen), konflik sosial (46 persen), kesejahteraan (46 persen), keadilan (38 persen), dan lainnya (27 persen).
Sedangkan kepuasan responden terhadap sektor politik dan keamanan hanya 49 persen. Beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan publik, yaitu kebebasan berpendapat (49 persen), kriminalitas (45 persen), perasaan aman (41 persen), ketertiban umum (36 persen), dan lainnya (31 persen).
(Baca: Survei: Tingkat Kepuasan pada Kinerja Jokowi-Ma'ruf Terus Turun)
Sedangkan kepuasan terhadap perekonomian agak buruk, hanya 43 persen. Beberapa penyebab yang membuat kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf kurang moncer pada sektor ini, yaitu harga bahan pokok mahal (58 persen), kesulitan mencari pekerjaan (44 persen), sulitnya melakukan transaksi perdagangan (38 persen), dan lainnya (34 persen).
Kinerja paling buruk ialah penegakan hukum. Tingkat kepuasan responden hanya 36 persen.
"Ketidakpuasan mencapai 64 persen," ungkap dia.
Beberapa faktor yang membuat penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Maruf buruk, yakni buruknya pemberantasan korupsi (62 persen), independensi penegakan hukum (52 persen), kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan hal lain (36 persen).
Survei Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle dan Potensi Capres 2024 dilakukan pada 12-23 Oktober 2020. Metode penelitian yaitu survei purposive dan multistage random sampling. Margin of error survei sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Metode multistage sampling diterapkan terhadap 1.200 responden. Sedangkan purposive sampling dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat.
(REN)