Berbeda Bukan Berarti Demokrat Bermasalah dengan Pemerintah

Jakarta: Partai Demokrat sering berseberangan dengan pemerintah dalam suatu kebijakan. Namun, hal itu bukan berarti partai lambang bintang mercy itu bermasalah dengan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Enggak ada (masalah dengan pemerintah)," kata politikus Demokrat Syarifuddin Hasan kepada Medcom.id, Selasa, 13 Oktober 2020.
Menurut dia, tidak semua kebijakan ditolak Demokrat. Salah satunya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

"Setelah kita bahas, kita setuju kan karena memang urgensinya kita sama," ungkap dia.

Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu menyebutkan Demokrat akan mendukung kebijakan pemerintah. Namun, kebijakan itu harus prorakyat.

"Kita kan sama-sama menginginkan untuk kepentingan rakyat. Kalau rakyat menolak bagaimana," sebut dia.

Baca: Sindir Demokrat, Ferdinand: Jangan Mudah Mengatasnamakan Rakyat

Selain itu, proses penyusunan atau pembuatan kebijakan harus transparan. Dengan begitu, kebijakan dapat diketahui dan dipahami seluruh pihak.

"Kita itu kalau benar, kebijakan bagus, substansi benar, prosesnya bagus, transparan ya kita setuju," ujar dia. 

Demokrat kerap bertentangan dalam beberapa kebijakan pemerintah. Teranyar, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU. Bahkan, perwakilan Fraksi Demokrat di DPR walk out saat pengambilan keputusan.

(OGI)