Demokrat Bakal Tuntut Moeldoko Jika Catut Jabatan Ketum Partai

    Siti Yona Hukmana - 17 April 2021 20:25 WIB
    Demokrat Bakal Tuntut Moeldoko Jika Catut Jabatan Ketum Partai
    Sebuah pamflet Pray For NTT dan NTB berfoto Moeldoko dengan atribusi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat tersebar melalui pesan WhatsApp beberapa pekan lalu.



    Jakarta: Sebuah pamflet Pray For NTT dan NTB berfoto Moeldoko dengan atribusi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat tersebar melalui pesan WhatsApp beberapa pekan lalu. Demokrat bakal menuntut jika Kepala Staf Presiden (KSP) tetap mencantumkan nama dan jabatan partai

    "Kami akan tuntut siapa pun yang mengatasnamakan ketum. Kita tuntut karena dia sudah menyebut dirinya (Ketum Demokrat). Nah, terkait dengan atribut ya nanti sah dan tidak atribut dipergunakan oleh dia juga nanti kami akan tuntut," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam Newsmaker Medcom.id dengan tema "SBY Patenkan Demokrat Milik Pribadi, Itu Fitnah", Sabtu, 17 April 2021.






    Menurut Herman pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly telah menolak Moeldoko sebagai ketum Partai Demokrat. Sebab, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, tidak memenuhi prasyarat yang ditentukan.

    "Kedua, publik saya kira juga merespons negatif terhadap gerakan Pak Moeldoko dan kawan-kawan itu. Ketiga, secara hukum bisa dipastikan saya kira dia memang melanggar hukum," ungkap Herman.

    Baca: Kubu Moeldoko Tantang SBY Berdebat

    Herman mempersilakan rakyat menilai upaya Moeldoko yang mengudeta Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Herman saat ini juga banyak pengamat partai politik yang ikut menilai dinamika yang terjadi pada Partai Demokrat.

    "Pak Moeldoko semestinya semakin sadar bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu tidak legitimasi," ujar Herman.

    Dia pun membeberkan upaya pengambilalihan pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang pernah dilakukan Moledoko. KSP itu mengambil alih HKTI yang sah dari Fadli Zon.

    "Jadi mungkin dia akan belajar dari ketum HKTI, dia merasa sah juga sebagai ketum HKTI. Jadi juga merasa ke depan sah juga sebagai ketum Demokrat. Menurut saya tidak, itu berbeda ya," kata Herrman.

    Dia meminta Moeldoko fokus bekerja sebagai KSP. Agar bisa berkontribusi lebih baik bagi rakyat, bangsa, dan negara.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id