comscore

Pengesahan Revisi UU PPP Ditunda

Anggi Tondi Martaon - 14 April 2022 12:12 WIB
Pengesahan Revisi UU PPP Ditunda
Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah
Jakarta: Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) tak jadi dilakukan pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Ke-IV Tahun 2021-2022. DPR memutuskan pengesahan dilakukan pada masa sidang berikutnya.

"Kita akan rapim (rapat pimpinan) dan bamuskan pada masa sidang depan," kata pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan pihaknya telah mendapat surat hasil pembahasan tingkat I revisi UU PPP. Pemberitahuan disampaikan Badan Legislasi (Baleg).

"Pimpinan DPR telah menerima surat dari Baleg (badan legislasi) tertanggal 13 April 2022 tentang RUU tentang perubahan kedua Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 13 April," ujar dia.

Sebelumnya, Baleg menggelar rapat pleno revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Pembahasan disetujui untuk disahkan di paripurna DPR.

"Apakah revisi UU tentang Perubahan Kedua atas UU PPP dapat kita setujui untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya dalam pembicaraan tingkat dua di sidang paripurna yang akan datang?" kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.

"Setuju," jawab para peserta rapat.

Baca: Pembahasan Tingkat I Revisi UU PPP Disetujui

Hasil pembahasan tingkat I revisi UU PPP ini disetujui delapan fraksi. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak.

Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi PKS Ledia Hanifa menyampaikan alasan pihaknya menolak hasil pembahasan tingkat I tersebut. Salah satunya, dibahas secara terburu-buru.

Ia mengatakan pembahasan revisi UU PPP dilakukan dalam hitungan jam. Pembahasan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan pengambilan keputusan sekitar pukul 21.35 WIB. 

"Seharusnya amendemen UU PPP harus dilakukan secara cermat. Serta, melalui kajian mendalam karena menyangkut kemaslahatan bagi masyarakat luas," kata Ledia.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id