Alasan Wacana Perubahan Sistem Pilkada Dinilai Tak Logis

    Nur Azizah - 12 November 2019 14:15 WIB
    Alasan Wacana Perubahan Sistem Pilkada Dinilai Tak Logis
    Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. (Foto: MI/Ramdani)
    Jakarta: Pengamat politik Ray Rangkuti menilai alasan anggaran untuk mengubah sistem pilkada tak logis. Pilkada tak langsung belum tentu memberikan hasil lebih memuaskan ketimbang sistem langsung.

    "Kalau pertimbangan anggaran, maka ini tidak sebanding dampak yang dihasilkan dari pilkada tak langsung nanti," kata Ray kepada Medcom.id, Selasa, 12 November 2019.

    Ray menyebut pilkada tak langsung akan mengorbankan partisipasi publik. Padahal, hak paling mendasar dalam demokrasi ialah partisipasi publik.

    "Itu tidak masuk akal karena ada yang pilkada langsung ada juga yang tidak. Itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan," ungkap dia.

    Ray menyebut tak mungkin dalam satu negara menganut sistem pemilu berbeda. Kecuali, daerah tersebut berada di negara federal.

    "Kita kan negara kesatuan, masa pilkadanya beda-beda, yang membedakan bukan daerah pula itu tapi pusat. Kecuali daerah melakukan kajian sendiri dan menghasilkan bahwa mereka tidak siap untuk melaksanakan pilkada langsung," jelas dia.

    Ray tak sepakat Pancasila dikaitkan dengan musyawarah mufakat untuk menentukan kepala daerah. "Saya tidak sepakat kalau musyawarah mufakat itu artinya aklamasi. Kalau aklamasi tidak ada yang dipertandingkan. Saya pribadi menolak model-model aklamasi itu," ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilu dikaji ulang. Sistem pemilu saat ini dinilai berpotensi menimbulkan korupsi.
     
    "Lakukan riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan langsung," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.
     
    Tito menyebut salah satu sisi negatif sistem pemilu saat ini ialah tingginya biaya politik. Hal itu berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.
     
    "Tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati? Mana berani dia?" ujar eks Kapolri itu.
     
    Dia memastikan Kemendagri siap mendukung pelaksanaan riset. Dia mengajak institusi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar kajian.
     
    Tito tidak keberatan bila hasil riset merekomendasikan sistem pemilu tak berubah. Dia bakal mencari cara agar dampak negatif sistem pemilu berkurang.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id