PKS Anggap Presiden Dipilih MPR Menyalahi Kodrat

    Candra Yuri Nuralam - 30 November 2019 12:21 WIB
    PKS Anggap Presiden Dipilih MPR Menyalahi Kodrat
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan menolak rencana presiden dipilih MPR hingga masa jabatan kepala negara ditambah. Kedua wacana ini dinilai menyalahi kodrat.

    "Karena (rencana) itu mengaburkan sistem presidensial," kata anggota MPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil di Hotel Ibis Thamrin, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 November 2019.

    Menurut dia, rencana itu bisa mengaburkan fungsi masyarakat memberikan suara dalam demokrasi. Selain itu, kekuasaan pemerintahan ke depan bisa menjadi absolut.

    "Karena kekuasaan harus dibatasi dan diawasi," tutur dia.

    Nasir mengakui saat ini demokrasi di Indonesia hanya butuh penyesuaian sedikit. Namun, dua rencana ini bukan solusi dari kebutuhan demokrasi di Indonesia.

    "Sistem presiden dan eksekutif harus dipilih dan itu belum terimplemetasi dengan baik. Jadi memang kita harus banyak memperbaiki," ujar Nasir.

    Dia tidak menyalahkan pengusul isu tersebut karena semua pihak bebas memberikan pendapat. Namun, dia tak ingin kebijakan dibuat untuk segelintir elite politik hingga berpotensi mengubah sistem demokrasi di Indonesia.

    "Orang akan berpikir siapa di balik ini semua siapa yang menginginkan masa jabatan tiga periode dan kembalinya pemilihan presiden ke MPR ini bisa kembali ke oligarki. Ya ini tidak penting dan tidak mendesak," ucap dia.

    Isu penambahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode muncul dalam wacana amendeman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bila wacana terwujud, seorang presiden bisa memimpin selama 15 tahun.

    Selain itu, usulan masa jabatan presiden hanya satu periode pun muncul. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dari sebelumnya hanya lima tahun per satu periode.

    Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut belum ada kesimpulan yang diambil terkait poin yang akan diubah dari UUD 1945. Ada pihak yang ingin amendemen terbatas garis-garis besar haluan negara (GBHN), tetapi usulan amendemen tidak terbatas GBHN juga muncul.

    Dalam menampung aspirasi amendemen UUD 1945, MPR menyambangi elemen masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), contohnya, menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    PBNU sempat mengusulkan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Rekomendasi PBNU kepada MPR itu berdasarkan hasil musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada 2012.
     
    "Intinya, PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres (wakil presiden) lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Bamsoet usai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siroj, Rabu, 27 November 2019.
     
    Sementara itu, Istana Kepresidenan menegaskan presiden tetap harus dipilih langsung rakyat. Presiden Joko Widodo tak mau sistem pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR.
     
    "Beliau (Jokowi) tegas mengatakan, 'Saya lahir dari pemilihan presiden secara langsung. Karena itu, saya akan tetap mendukung pemilihan presiden secara langsung, tidak melalui MPR'," kata juru bicara Presiden Fadjroel Rachman.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id