Beda GBHN dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    Arga sumantri - 15 Agustus 2019 11:55 WIB
    Beda GBHN dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    Pengamat Kebijakan Publik Ali Munhanif. (Foto: MI/Adam Dwi)
    Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Ali Munhanif menjelaskan perbedaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sistem tersebut merupakan pengganti GBHN sejak 2005. 

    Menurut Ali, masih ada wilayah abu-abu di antara keduanya. Ini pula yang disinyalir mendorong partai memunculkan wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. 

    Ali mengatakan dalam sistem pemerintahan yang demokratis, arah pembangunan atau agenda pembangunan diarahkan sebuah proses politik dalam kampanye calon presiden dan wakil presiden. Presidensialisme memberi ruang bagi capres beradu visi dan agenda pembangunan

    "Termasuk, Garis-garis Besar Haluan Negara," kata Ali kepada Medcom.id, Kamis, 15 Agustus 2019. 

    Ia mengatakan rakyat akan membaca arah pembangunan dari pemaparan seorang capres semasa pemilu. Misalnya, terkait masa depan pendidikan atau kesejahteraan sosial bangsa. 

    Baca juga: GBHN Disebut Identik dengan Rezim Otoriter

    "Itu kan muncul dalam adu debat capres. Di situ lah sebenarnya GBHN," ucap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Kemudian, kata dia, strategi pembangunan nasional yang dimiliki pemerintah saat ini didasarkan pada mandat yang diberikan rakyat. Seorang presiden terpilih harus mampu menerjemahkan semua visi dalam program pembangunan. 

    "Tidak ada lembaga yang bisa mengarahkan dalam pembangunan tadi, kecuali presiden. Karena presidensialisme itu," ungkapnya. 

    Dahulu, MPR merupakan lembaga tertinggi dan satu-satunya yang berhak memberi arah pembangunan presiden terpilih. MPR juga telah menyusun haluan yang harus dijalankan presiden. MPR lalu memberikan mandat kepada presiden melaksanakan tugas sekaligus menjalankan GBHN.

    Saat ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tidak mungkin GBHN disusun MPR. Rakyat yang menilai apakah seorang presiden mampu menjalankan programnya atau tidak.

    "Bedanya GBHN dengan rencana pembangunan strategis nasional yang dimiliki presiden saat ini adalah apa yang dilakukan dan digariskan oleh presiden sudah diuji dalam pemilu. Yaitu dia ini mendapatkan mandat pemilihan umum melalui jalan demokratis," paparnya. 



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id