Pemda Diizinkan Revisi APBD untuk Penanganan Virus Korona

    Zaenal Arifin - 16 Maret 2020 17:15 WIB
    Pemda Diizinkan Revisi APBD untuk Penanganan Virus Korona
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah). MI/M Irfan
    Jakarta: Pemerintah daerah diizinkan memperbaiki (revisi) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kebutuhan sektor kesehatan. Realokasi dana dapat dilakukan untuk kebutuhan penanangan dan pencegahan virus korona (covid-19).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan peraturan sebagai dasar yang bisa dipakai untuk revisi dan realokasi APBD 2020. "Intinya untuk meningkatkan kapasitas sektor kesehatan," kata Tito di Kantor Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Senin, 16 Maret 2020.

    Berdasarkan Permenkeu Nomor 6 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, realokasi boleh untuk meningkatkan kapasitas dan perlengkapan rumah sakit agar dapat menangani kasus covid-19. Dana juga dapat digunakan untuk memperbanyak kampanye kesehatan pencegahan virus korona.

    Baca: Petugas Kekurangan Alat Pelindung Kesehatan

    Tito mengarahkan pemerintah daerah menjaga perekonomian dan stok kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat rentan dan tidak mampu. Pemda diarahkan memberikan bantuan sosial agar tidak bergantung ke pemerintah pusat.

    Pemda juga diarahkan untuk membuat kebijakan dan mengeluarkan stimulan demi membantu dunia usaha menengah, kecil, dan mikro. Kelompok usaha ini, kata Tito, paling terdampak wabah covid-19.

    "Agar roda perekonomian daerah tetap berjalan," kata Tito.

    Pemda Diwajibkan Konsultasi dengan Gugus Tugas Korona
    Grafis Medcom.id
     
    Pemda diminta membantu perangkat desa menyusun syarat-syarat pencairan dana desa. Menurut dia, masih ada 60 persen dari sisa 40 persen dana desa tahap pertama belum ditransfer karena belum menyetor APBDes.

    "Ketika sudah ditransfer, dana desa digunakan untuk kebutuhan usaha padat karya," kata mantan Kapolri tersebut.

    Dia berharap dana desa dapat diputar agar ekonomi daerah kokoh karena wabah korona dapat mengguncang sektor usaha. Namun, dia menegaskan pemda harus berkonsultasi dengan Gugus Tugas Korona sebelum mengeluarkan kebijakan strategis.

    Baca: Pemda Diwajibkan Konsultasi dengan Gugus Tugas Korona



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id