Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda

    Gervin Nathaniel Purba - 13 Juli 2020 17:01 WIB
    Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda
    Tangkapan layar webinar bertema Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
    Jakarta: Generasi muda saat ini dinilai belum memahami secara benar tentang Pancasila. Akibatnya, banyak nilai-nilai dari luar masuk mempengaruhi para anak muda,  berakibat nilai-nilai Pancasila terancam tergusur. Ancaman ini bisa dipahami, sebab, sudah 20 tahun Indonesia mengalami kekosongan pembinaan ideologi Pancasila.

    "Dari 1998 hingga 2018 ketika Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terbentuk. Hampir 20 tahun kekosongan model pembinaan Pancasila. Akibat diserahkan kepada mekanimse pasar bebas, sehingga tidak kaget jika ideologi lain masuk," ujar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, dalam webinar bertema Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

    Kekosongan ini dinilai sebagai buntut akibat dihapusnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Bayu menilai, seharusnya pemerintah pada saat itu memikirkan konsep lain dalam penyampaian Pancasila ketika P4 dan BP7 dihilangkan.

    "P4 dan BP7 yang salah konsep. Tapi kalau bicara pembinaan ideologi Pancasila, pasti kita butuhkan. Praktiknya salah, kita perbaiki metode dan praktiknya. Jangan konsep besar, tapi pembinaannya disingkirkan," ujar Bayu.

    Dalam memberikan pembinaan ideologi Pancasila, BPIP memerlukan payung hukum. Dalam hal ini, munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Terkini, RUU tersebut diusulkan dijadikan menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

    Menurut Bayu, pemerintah sudah tepat untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap draft RUU tersebut. Pro dan kontra terhadap RUU tersebut dinilai wajar, sebab masih rancangan, belum jadi UU.

    Ketika Pancasila ingin dijadikan sebagai working ideologi, menurut Bayu diperlukan faktor peyakinan rasionalitasnya atau kebenarannya, dimengerti/dipahami/dihayati, dan prakteknya dalam kehidupan.

    "Hari ini tugas berat ialah membuat Pancasila itu dimengerti, dipahami, dan dihayati. Tentu tiga hal tadi membutuhakn serangkaian kegiatan yang terkoordinasi baik. Kita lihat gimana publik menerima Pancasila saat ini," ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD Hilmy Muhammad berharap pembahasan RUU HIP jangan sampai dibatalkan sebagai buntut banyaknya pihak yang kontra. Terlebih menyebabkan demo di depan gedung DPR.

    Menurutnya, kebutuhan payung hukum untuk pembinaan ideologi Pancasila sudah sangat penting sifatnya untuk saat ini. Ditambah, pembahasan untuk bisa sampai tahap RUU juga sudah memakan banyak biaya.

    "Pengalaman saya sudah miliaran. Itu ongkosnya bisa jadi RUU sudah miliaran. Mari kita berbaik sangka. Jangan yang sudah ada ini lalu dibuang. Ini masih RUU dan rancangan," ujar Hilmy.

    Berdasarkan penilaiannya, pasal yang bermasalah pada RUU HIP tidak banyak. Dia ingin, pasal-pasal yang bermasalah dibuang, asalkan tujuan untuk memberikan pembinaan ideologi Pancasila tidak hilang.

    Terkait usulan pengubahan nama RUU HIP menjadi PIP, Hilmy punya pandangan sendiri. "Saya usulkan menjadi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jadi gimana caranya membina dan mau menghayati Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Kami beri contoh itu saja," kata Hilmy.

    Sebelum ada konflik terkait RUU HIP, Ketua Umum ASPIRASI M Noor Harisudin menegaskan Pancasila sudah final bagi seluruh bangsa Indonesia. Jika ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, harus dihilangkan.

    Sementara bagi Islam, Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran syariat. Setiap pasalnya bisa ditemukan dalilnya di dalam Alquran maupun hadits.

    "Menurut pandangan saya, Pancasila sudah sesuai syariah. UU di Indonesia dalam keberagaam muslim  juga sudah sesuai syariah. Semua UU di Indonesia gak perlu lah dikatakan UU lalu lintas syariah. Sudah cukup dibilang lalu lintas, otomatis sudah sesuai syariah," ujar Noor Harisudin.


    (ROS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id