Perhimpunan Dokter Gigi Tolak Permenkes Soal Radiologi

    Theofilus Ifan Sucipto - 11 Oktober 2020 21:13 WIB
    Perhimpunan Dokter Gigi Tolak Permenkes Soal Radiologi
    Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
    Jakarta: Gelombang penolakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik terus bergulir. Kali ini, penolakan datang dari Pengurus Besar Perhimpunan Kedokteran Gigi Indonesia (PB PDGI)

    Beleid itu mengatur penggunaan radiologi seperti sinar-x dan ultrasonografi (USG) hanya boleh dilakukan dokter spesialis radiologi. Namun, tidak semua klinik dapat memenuhi syarat memiliki dokter spesialis radiologi. Dokter harus melewati pelatihan dan sertifikasi dari kolegium radiologi.

    “Kami menolak permenkes tersebut karena saat dokter gigi menegakan diagnosis maupun tindakan, membutuhkan pelayanan radiologi yang langsung di tempat dokter gigi,” kata Ketua Umum PB PDGI  Hananto Seno dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Oktober 2020.

    Menurut dia, dokter gigi maupun dokter gigi spesialis sudah dibekali ilmu dasar radiologi saat menempuh pendidikan. Untuk itu, mereka dianggap tidak perlu lagi menjalani pelatihan bahkan disertifikasi.

    “Ini jelas akan mengganggu layanan kedokteran gigi pada masyarakat,” ujar dia.

    Senada, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKG), Chiquita Prahasanti, menegaskan profesi dokter gigi telah diajari sejumlah ilmu radiologi lanjutan. Hal ini meliputi panoramic, cephalometri, dan cone beam computed tomography.

    Chiquita mengusulkan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengadaptasi spesialisasi radiologi dokter gigi dalam permenkes tersebut. Dengan begitu, dokter gigi tetap bisa melayani masyarakat.

    Permenkes Nomor 24 tahun 2020 dari Terawan menjadi perbincangan di kalangan dunia medis. Beleid itu dianggap mengganggu pelayanan kesehatan di tengah pandemi virus korona (covid-19).

    Baca: Ruang Radiologi RS Polri Kramat Jati Kebakaran

    Penolakan pertama disampaikan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan lebih dari 30 asosiasi profesi kedokteran dan kolegium dokter spesialis. Mereka mengkritik permenkes itu lantaran jumlah dokter radiologi di Indonesia tidak banyak.

    "Kami menyayangkan munculnya Permenkes Nomor 24 tahun 2020 di tengah situasi pandemi ini saat semua tenaga medis dan masyarakat sedang berjuang melawan covid-19,” kata Ketua MKKI David Perdanakusuma dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2020.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id