Pelaporan Suharso Monoarfa ke KPK Disebut Mengada-ada

    Anggi Tondi Martaon - 06 November 2020 13:59 WIB
    Pelaporan Suharso Monoarfa ke KPK Disebut Mengada-ada
    Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Pelaporan Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mengada-ada. Pelapor, Nizar Dahlan, dinilai tidak paham aturan perundang-undangan.

    "Yang bersangkutan (Nizar) tidak paham tentang ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan kepada KPK," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani saat dihubungi, Jumat, 6 November 2020.

    Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian hadiah berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima gratifikasi.

    Sedangkan, laporan yang disampaikan Nizar terkait penyewaan pesawat atau jet pribadi yang digunakan Suharso saat berkunjung ke Medan dan Aceh. Posisi atau kegiatan Suharso di dua daerah tersebut sebagai pejabat partai.

    "Tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai Menteri (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas) atau anggota DPR," ungkap dia.

    Wakil Ketua MPR itu menyebut semua kegiatan Suharso berkaitan sosialisasi Muktamar ke-9 PPP. Tidak ada aktivitas pribadi atau dinas dalam kegiatan tersebut.

    (Baca: Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK Soal Jet Pribadi)

    "Selesai kegiatan PPP maka kami langsung pulang dengan pesawat tersebut bahkan tetap dengan seragam PPP yang kami kenakan sejak berangkat," beber Arsul.

    Selain itu, biaya operasional pesawat bersumber dari pengurus PPP. Mulai dari sewa, bahan bakar, hingga awak pesawat.

    Arsul berharap laporan yang disampaikan Nizar bukan atas dasar ketidaksenangan. Sebab, ada permintaan Nizar yang tidak dipenuhi. Namun, Arsul tidak menjelaskan rinci permintaan yang dimaksud.

    KPK membenarkan Suharso dilaporkan atas dugaan gratifikasi. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti Lembaga Antirasuah.

    "KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Jumat, 6 November 2020.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id