PKS Percaya Panja Jiwasraya Tak 'Masuk Angin'

    Zaenal Arifin - 14 Februari 2020 00:50 WIB
    PKS Percaya Panja Jiwasraya Tak 'Masuk Angin'
    Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil percaya panitia kerja (Panja) polemik PT Asuransi Jiwasraya tak bakal masuk angin. Meskipun, anggota panja didominasi fraksi yang merupakan koalisi pemerintah.

    "Kami percaya ini semua untuk kebaikan masyarakat, karena ini menyangkut nasib badan usaha milik negara (BUMN) dan nasib banyak orang," kata Nasir Djamil di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan panja bukan untuk mengacak-acak proses hukum terkait dugaan korupsi Jiwasraya. Panja Jiwasraya, khususnya di Komisi III, disebut punya niat membantu dan menguatkan proses hukum. 

    "Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh DPR itu tidak dalam rangka untuk mengintervensi, tapi justru ingin membantu dan menguatkan proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung," ucapnya.

    Nasir mafhum ada sebagian pihak yang mungkin mencurigai panja Jiwasraya. Namun, ia mengeklaim DPR tak punya kepentingan politik menyimpang di balik pembentukan panja Jiwasraya. "Tidak sama sekali," tegasnya.

    PKS Percaya Panja Jiwasraya Tak 'Masuk Angin'
    Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasri Djamil. Foto: Medcom/Zaenal Arifin

    Tiga komisi di DPR telah membentuk Panja Jiwasraya. Di sisi lain, dua fraksi yakni PKS dan Demokrat juga mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket untuk menyikapi dugaan korupsi perusahaan asuransi pelat merah itu. 

    Kejagung telah menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
     
    Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
     
    Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id