Sertifikat Pranikah Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

    Arga sumantri - 20 November 2019 11:41 WIB
    Sertifikat Pranikah Berpotensi Jadi Ladang Korupsi
    Ketua Komisi VIII Yandri Susanto/Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
    Jakarta: Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai program sertifikat pranikah akan menjadi ladang korupsi. Kebijakan itu potensial memunculkan praktik suap dan pungutan liar.

    "Akan membuat birokrasi semakin panjang orang untuk menikah, bisa jadi ladang korupsi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

    Yandri menolak wacana tersebut karena tidak memberikan manfaat. Menurut dia, seseorang yang merasa ogah dipersulit bisa saja mencari jalan pintas. Mereka bakal membayar sejumlah uang demi mendapat sertifikat pranikah.

    "Artinya secara substansi enggak akan kena. Birokrasi jadi panjang dan merepotkan masyarakat," ujarnya.

    Pemerintah mewajibkan setiap pasangan yang ingin menikah memiliki sertifikat pranikah. Program ini mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 2020.
     
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan sertifikat pranikah bisa didapatkan para pasangan usai menjalani pelatihan. Materi pelatihan antara lain ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, dan masalah kehidupan rumah tangga lain.
     
    "Termasuk menekan angka perceraian segala itu," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 14 November 2019.(ADI)



    (OJE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id