Semua Pihak Diajak Mematuhi Putusan MK

    Arga sumantri - 12 Desember 2019 10:56 WIB
    Semua Pihak Diajak Mematuhi Putusan MK
    Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: Damar Iradat/Medcom.id
    Jakarta: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengajak semua pihak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jeda eks koruptor maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Putusan MK bersifat final dan mengikat. 

    "Kalau MK sudah memutuskan seperti itu seharusnya semua pihak mematuhi," tegas Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

    MK merupakan sebuah lembaga peradilan terakhir bagi masyarakat mencari keadilan. Putusan MK tak bisa diganggu gugat.

    "Nah kalau MK sebagai final justifikasi itu harus kita ikuti," kata politikus Partai Demokrat itu. 

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. MK memutus mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) setelah lima tahun lepas menjalani pidana pokok.

    Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mencantumkan syarat ikut pilkada, awalnya berbunyi, 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana'. 

    MK memutus mengubah syarat dalam pasal tersebut. Pertama, napi eks koruptor mengikuti pilkada lima tahun setelah bebas dari hukuman. Kedua, sang calon kepala daerah harus membuka jati dirinya sebagai mantan narapidana. Ketiga, calon tersebut bukan napi yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang.

    Isi lengkap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada menjadi: 

    (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa

    (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan 

    (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id