comscore

KPU Tetap Jadikan LHKPN Syarat Pencalonan Pemilu 2024

Candra Yuri Nuralam - 18 Mei 2022 17:14 WIB
KPU Tetap Jadikan LHKPN Syarat Pencalonan Pemilu 2024
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjadikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai syarat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. LHKPN menjadi komitmen pemberantasan korupsi.

"Soal syarat calon, terutama berkaitan dengan surat keterangan LHKPN, ini komitmen-komitmen yang disiapkan oleh KPU," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Mei 2022.
Hasyim mengatakan penyerahan LHKPN sudah lama digunakan sebagai syarat pencalonan oleh KPU. Syarat itu membuat masyarakat bisa mengenal calonnya lebih jauh.

Baca: Etika Politik Dinilai Berperan Hindari Hasil Pemilu Cacat Hukum

Partai politik diminta membantu calonnya mengisi LHKPN dengan jujur. KPU menilai penyerahan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat paling penting.

"Jika meminta dan memberi syaratkan bagi partai politik kepada calon untuk menyampaikan surat keterangan bahwa lapor LHKPN ke KPK sebagai syarat dalam pencalonan tentu KPU sudah di awal memberikan contoh salah satu hal yang terpenting," ujar Hasyim.

Sebanyak 20 parpol diundang KPK dalam program politik cerdas berintegritas hari ini. Partai yang diundang merupakan peserta ajang kontestasi politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Rinciannya yaitu Partai NasDem, Partai Amanat Rakyat (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Demokrat (PD).

KPK juga mengundang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Kemudian, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id