Polemik KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Sikap SBY Saat Munaslub PKB

    Dhika Kusuma Winata - 07 Maret 2021 00:28 WIB
    Polemik KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Sikap SBY Saat Munaslub PKB
    Menko Polhukam Mahfud MD. Medcom.id/Theofilius



    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kongres luar biasa (KLB) mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara. Hal itu juga diambil pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal partai politik.

    "Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum, sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," kata Mahfud melalui media sosial Twitter, Sabtu, 6 Maret 2021.






    Mahfud mengungkit sikap pemerintahan Megawati Soekarnoputri terkit kisruh kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2002. Saat itu, Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, Matori kalah di pengadilan.

    Kemudian, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak melarang kisruh PKB pada 2008. Mahfud mengatakan saat itu terjadi kisruh kepemimpinan PKB versi Gus Dur dan Muhaimin Iskandar.

    "Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika 2008, tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," ucap Mahfud.

    Baca: SBY Disebut Guru Kudeta di Demokrat

    Mahfud menegaskan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang merupakan masalah internal. Persoalan itu baru menjadi masalah hukum jika hasil KLB didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

    "Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY, sampai Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan lain sebagainya," ujar Mahfud.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id