RUU PKS Isi Kekosongan Hukum Korban Kekerasan Seksual

    Anggi Tondi Martaon - 17 Oktober 2020 22:44 WIB
    RUU PKS Isi Kekosongan Hukum Korban Kekerasan Seksual
    Ilustrasi. Bentuk kekerasan seksual terus berubah dan mengancam lebih banyak korban seiring lamanya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Medcom.id/Rakhmat Riyandi
    Jakarta: Indonesia dianggap belum memiliki aturan yang menjamin perlindungan dan jaminan penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual. Padahal, bentuk kekerasan seksual terus mengalami perkembangan.

    "Jadi dari sisi kasusnya meningkat tajam, kemudian semakin beragam dan berkembang tapi hukum yang bisa menjerat pelaku sangat terbatas, jadi ada kekosongan hukum," kata praktisi hukum Azriana Manalu kepada Medcom.id, Sabtu, 17 Oktober 2020.

    Mantan Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan itu menegaskan kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya perbuatan cabul seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan seksual karena terjadi saat seseorang tengah dimintai keterangan dan diberikan hukuman akibat perbuatannya.

    Contohnya kekerasan seksual yang dialami seorang perempuan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Perempuan tersebut diarak karena diduga mencuri sandal.

    "Kemudian ditelanjangi diarak keliling kampung. Itu yang disebut penyiksaan seksual," ungkap dia.

    Baca: Kelancaran Pembahasan RUU PKS Bergantung Fraksi dan Pemerintah

    Azriana menyebutkan pelaku kekerasan seksual hanya dikenakan pasal penganiayaan jika kasus tersebut dibawah ke ranah hukum. Sebab, perlakuan yang dialami perempuan di Sragen tersebut bukan sebagai bentuk kekerasan seksual.

    "Artinya bentuk penganiayaan biasa," sebut dia.

    Padahal, kata Azriana, efek yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual berbeda dengan penganiayaan. Selain luka fisik, kekerasan seksual juga berefek pada psikologi korban.

    "Seperti orang dipukuli itu beda dengan seperti tadi (perempuan diarak dan ditelanjangi)," ujar dia.

    Baca: Perhatian DPR ke RUU PKS Hanya Muncul saat Kekerasan Seksual Viral

    Dia pun menegaskan keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sangat dibutuhkan dan harus segera disahkan DPR. Sehingga, kelompok rentan mendapat perlindungan dari aturan tersebut.

    "RUU ini menjawab kompleksitas kekerasan seksual. Dia merespons dari hulu ke hilir," ujar dia.

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id