Terpopuler Nasional: Moeldoko Dijanjikan KTA Demokrat Hingga Bantahan Tudingan Marzuki Alie

    Renatha Swasty - 14 Februari 2021 07:59 WIB
    Terpopuler Nasional: Moeldoko Dijanjikan KTA Demokrat Hingga Bantahan Tudingan Marzuki Alie
    Ilustrasi Partai Demokrat. Medcom.id



    Jakarta: Polemik antara Partai Demokrat dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih menjadi perhatian masyarakat. Sepanjang Sabtu, 13 Februari 2021 berita terkait Demokrat paling banyak dibaca.

    Berita soal Moeldoko diminta mengedepankan etika bila ingin memimpin Partai Demokrat paling banyak dibaca di Kanal Nasional Medcom.id. Moeldoko mesti menjadi kader terlebih dahulu.
     
    "Kalau di Jogja (Yogyakarta) nanti saya terima lah, saya bikin kan lah, gratis kok bikin KTA (kartu tanda anggota) itu," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Yogyakarta Heri Sebayang dalam program NewsMaker, Sabtu, 13 Februari 2021.
     
    Dia menegaskan ketentuan menjadi pemimpin partai itu berlaku bagi siapa saja. Termasuk, purnawirawan jenderal TNI dan polisi, mantan menteri, atau pihak mana pun.






    Baca selengkapnya di sini

    Teka-teki pertemuan Moeldoko dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat juga paling banyaka dibaca sepanjang kemarin. Pembaca penasaran dengan pihak-pihak yang diajak berbicara dengan Moeldoko.

    Rupanya, perwakilan Demokrat di daerah yang diajak bertemu paling banyak berasal dari Kalimantan. "Iya, betul (dari Kalimantan)," kata Ketua DPD Demokrat Yogyakarta Heri Sebayang dalam program NewsMaker, Sabtu, 13 Februari 2021.

    Dia tidak menjelaskan DPD lain yang diajak bertemu di Hotel Aston, Kuningan, Jakarta. Sebab, ada delapan kader yang menghadiri pertemuan pada 27 Januari 2021 itu.

    Heri menyebut DPD Sulawesi Selatan (Sulsel) juga diundang menghadiri pertemuan. Namun, undangan itu ditolak oleh Ketua DPD Sulsel Ni'matullah Erbe.
     
    "Dia (Ni'matullah) langsung bikin statement, karena dia ditelfon kan, tapi enggak mau datang," ungkap Heri.

    Baca selengkapnya di sini

    Berita lain yang juga menarik perhatian pembaca Medcom.id sepanjang Sabtu ialah Partai Demokrat membantah tudingan yang disampaikan kader senior Marzuki Alie. Setidaknya, ada dua tudingan yang disampaikan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai lambang bintang mercy itu.

    Pertama, tudingan keberadaan mahar yang harus disetorkan kader yang ingin maju sebagai calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat diklaim tidak pernah meminta uang.
     
    "Enggak ada (mahar)," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Yogyakarta Heri Sebayang dalam program Newsmaker Medcom.id, Sabtu, 13 Februari 2021.

    Dia tak membantah jika DPP meminta iuran kepada kader yang maju dalam kontestasi pilkada. Namun, hal itu dianggap sebagai urunan.
     
    Tudingan kedua Marzuki Alie soal eks Ketua Umum (Ketum) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung politik dinasti di partainya. Kritik ini disampaikan setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih menjadi ketum menggantikan SBY.
     
    Dia menegaskan AHY dipilih sudah melalui proses demokratis. Heri menyebut hanya ada satu calon yang mendaftar pada Kongres Partai Demokrat 2020. Tidak ada pilihan lain bagi kader selain mendukung kepemimpinan AHY.

    Baca selengkapnya di sini

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id