PP Pembatasan Sosial Harus Sampai ke Kuping Warga

    Anggi Tondi Martaon - 01 April 2020 12:13 WIB
    PP Pembatasan Sosial Harus Sampai ke Kuping Warga
    Calon penumpang berada di ruang tunggu Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu, 22 Maret 2020. Foto: Antara/Nova Wahyudi
    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Sri Wulan merespons positif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). PP ini harus disosialisasikan dengan masif.

    "Jadi bergandengan tangan semua tenaga medis yang mengerti tentang kesehatan untuk kita bisa menyampaikannya," kata Wulan kepada Medcom.id, Rabu, 1 April 2020.

    Politikus Partai NasDem itu menyebut sosialisasi bisa dilakukan tanpa harus mengumpulkan orang banyak dalam satu tempat. Pemerintah bisa memanfaatkan media digital, di antaranya aplikasi pesan singkat WhatsApp.

    "Jadi paling enggak kalau di pemerintahan itu kan punya nomor kepala desa di wilayah itu. Kan enggak mungkin kita mengumpulkan orang. Media inilah yang bisa menjembatani kita supaya sosialisasi itu bisa tersampaikan," ungkap Wulan.

    Menurut dia, PP PSBB efektif menanggulangi penyebaran virus korona. Pasalnya, aturan ini memuat ketentuan peniadaan perkumpulan orang banyak dalam satu tempat, seperti dengan bekerja dan belajar dari rumah.

    "Di aturannya itu ada memang meliburkan sekolah, itu memang benar. (Kalau sekolah) anak-anak pasti berinteraksi satu sama lain. Terus di ruangan itu beberapa siswa (berpotensi tertular) karena memang penyebaran virus ini kan sangat cepat sekali," ujar dia.

    PP Pembatasan Sosial Harus Sampai ke Kuping Warga

    Baca: Beda Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial, Hingga Darurat Sipil

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan tiga aturan menyikapi penyebaran virus korona di Indonesia, Selasa, 21 Maret 2020. Salah satunya, PP PSBB. PSBB diterapkan didasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

    Dalam pelaksanaannya, PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan sosial harus tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id