PPP Copot Ketua DPC Kutai Timur karena Korupsi

    Anggi Tondi Martaon - 04 Juli 2020 18:22 WIB
    PPP Copot Ketua DPC Kutai Timur karena Korupsi
    Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menggungkap kasus suap dan gratifikasi bupati, ketua DPRD, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencopot Encek UR Firgasih dari jabatan Ketua DPC Kabupaten Kutai Timur. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 Juli 2020 dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

    "Sesuai AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) PPP, kader yang terjerat kasus di KPK langsung diberhentikan dari jabatannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Juli 2020.

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengungkapkan, kasus yang menjerat Encek UR Firgasih merupakan tanggung jawab pribadi. Dugaan praktek culas yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan partai.

    Baca: Buku Tabungan Hasil OTT Bupati Kutai Timur Diselisik

    Sekretaris Fraksi PPP menyesalkan tindakan Encek UR Firgasih. Padahal, partai lambang Ka'bah itu selalu menginstruksikan kader agar tidak terlibat dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    "Bahkan setiap bimbingan teknis selalu ada materi antikorupsi dari KPK," ujar dia.

    KPK melakukan OTT kepada Bupati Kutai Timur, Ismunandar pada Kamis, 2 Juli 2020. Tujuh orang ditetapkan sebagi tersangka dalam OTT ini.

    Baca: Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Jadi Tersangka Korupsi

    Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria ditetapkan menerima suap dan gratifikasi sepanjang 2019-2020. Nilai uang yang disalurkan dari pihak swasta mencapa miliaran rupiah.

    Tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga terseret dalam kasus ini. Mereka ialah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini. Dua orang pemberi suap berasal dari kontraktor proyek bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id