Pilkada Langsung Tak Jamin Pemerintah Bersih

    Nur Azizah - 12 November 2019 15:24 WIB
    Pilkada Langsung Tak Jamin Pemerintah Bersih
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung tak menjamin pemerintah bersih. Pasalnya, tiada benang merah antara sistem pilkada dan pemerintah yang representatif.

    "Saya sudah riset bahwa pilkada langsung itu tidak ada korelasi langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019.

    Kendati begitu, Doli belum bisa menentukan solusi terbaik untuk pilkada. Perubahan sistem ini perlu dikaji kembali. Evaluasi disertai penyempurnaan secara komprehensif perlu dijalankan. 

    Politikus Partai Golkar itu tak mau terburu-buru mengambil keputusan soal sistem pemilu mana yang terbaik. Dia masih mencari sistem yang tepat diterapkan di Indonesia.

    "Solusinya atau pilihan akhir itu kan belum bisa kita tentukan sekarang. Sebetulnya kita ini menganut sistem otonomi daerah. Mana sih sebenarnya (opsi) yang pas," pungkas dia.

    Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani sepakat wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dikaji ulang. Namun, dia tak mau keputusan itu diambil terburu-buru.

    "Komisi II akan mengkaji hal itu secara hati-hati. Jangan sampai kita mundur ke belakang," kata Puan di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Menurut dia, perubahan sistem pilkada tak bisa diubah mendadak. Urgensi perubahan sistem perlu ditengok dengan mendalam.

    "Karena apa pun itu kita sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali," ungkap dia.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu tak menampik bila sistem pilkada langsung belum sempurna. Sistem pemilu pun harus dievaluasi.

    "Kita kan negara besar, 500 lebih kabupaten/kota dengan 34 provinsi, kita lihatnya case by case, dalam artian tak bisa secara menyeluruh. Ada daerah yang berhasil dan ada yang perlu evaluasi," pungkas Puan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilu dikaji ulang. Tito menilai sistem pemilu saat ini berpotensi menimbulkan korupsi.
     
    "Lakukan riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan langsung," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.
     
    Tito menyebut salah satu sisi negatif sistem pemilu saat ini ialah tingginya biaya politik. Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.
     
    "Tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati? Mana berani dia?" ujar Tito.
     
    Dia pun tidak terkejut kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Pasalnya, korupsi menjadi jalan pintas untuk menutup tingginya biaya pemilu.
     
    Tito mencontohkan kepala daerah mengeluarkan biaya Rp30 miliar buat pilkada. Sementara itu, total pendapatan per bulan Rp200 juta.
     
    "Lima tahun menjabat hasilnya Rp12 miliar, mau rugi tidak? Apa benar ingin mengabdi pada nusa dan bangsa terus rugi? Omong kosong kalau pendapat saya," ujar dia.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id