Perubahan Sistem Pilkada Harus Melibatkan Masyarakat

    Nur Azizah - 08 November 2019 13:13 WIB
    Perubahan Sistem Pilkada Harus Melibatkan Masyarakat
    Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
    Jakarta: Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai tidak bisa sembarangan diubah. DPR dan pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk menghasilkan sistem yang terbaik.

    "Ini perlu respons dan tanggapan serta diskursus seluruh pihak. Bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR, tapi juga seluruh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia pers," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2019.

    Menurut dia, mengubah sistem pilkada tak sulit. Proses mengubah produk hukum untuk pemilu tidak membutuhkan waktu yang panjang. "Tidak memerlukan satu proses yang panjang seperti kita mengubah konstitusi atau amendemen UUD," ujar Wakil Ketua MPR itu.

    Namun, prosesnya tetap harus menyertakan masukan dari masyarakat. Dengan begitu, sistem pilkada yang dihasilkan menggambarkan kualitas demokrasi Indonesia.

    "Dengan seperti itu, pilihan demokrasi menghasilkan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat rakyat dan kesejahteraan rakyat," kata dia.

    Hal senada disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Perubahan sistem pilkada harus melewati kajian yang mendalam.

    Arsul tak menampik sistem pilkada langsung banyak menimbulkan dampak negatif. Tapi, dia juga tak menutup mata ada manfaat dari sistem tersebut.

    "Menurut kami di PPP sudah saatnya ada penelitian empiris tentang manfaat, dan mudaratnya pilkada langsung sebelum pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU mengambil langkah," kata Arsul.

    Menurut dia, tidak bisa semua dijadikan pemilu langsung. Hanya pemilihan bupati dan wali kota yang bisa dijadikan pemilu langsung.

    "Kenapa? Karena otonomi daerah yang dianut pemerintahan kita titik beratnya pada kabupaten kota, bukan provinsi. Bahkan kepala daerah tingkat provinsi, yaitu gubernur merupakan kepanjangan pemerintah pusat daripada representasi rakyat langsung," ungkap Arsul.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id