Jokowi Minta Wisata Halal Labuan Bajo tak Dipaksakan

    Damar Iradat - 10 Juli 2019 19:06 WIB
    Jokowi Minta Wisata Halal Labuan Bajo tak Dipaksakan
    Presiden Joko Widdo saat meresmikan tiga KEK. Foto: Medcom.id/Desi A
    Labuan Bajo: Presiden Joko Widodo meminta agar rencana konsep wisata halal di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tidak dipaksakan. Jika rencana tersebut ditentang oleh warga lokal Labuan Bajo, maka sebaiknya rencana itu tidak dilanjutkan.

    "Kalau masyarakat enggak mau, stop. Sudah," kata Jokowi saat mengunjungi Labuan Bajo, Rabu, 10 Juli 2019. 

    Rencana konsep wisata halal ini mulanya dimunculkan oleh Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo. Saat itu, mantan Direktur BOP Labuan Bajo Shana Fatina menyatakan bakal menerapkan konsep wisata halal di pulau yang identik dengan komodo itu. 

    Menurut Shana konsep wisata halal diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu, konsep tersebut juga diharapkan dapat memperluas pangsa pasar di Labuan Bajo, khususnya wisatawan muslim. 

    Namun ide tersebut mendapat sejumlah penolakan baik dari Pemerintah Provinsi NTT, DPRD NTT, dan masyarakat sekitar. Pasalnya mereka menilai konsep wisata halal itu tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat. 

    Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi bahkan menegaskan dirinya dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat akan mengusir orang luar yang membawa label halal ke wilayahnya. Langkah itu merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi usaha warganya yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

    "Orang pusat kalau mau datang ke NTT harus melalui gubernur atau wakil gubernur, kalau tidak, kami akan usir," tegas Josef kepada wartawan di Kupang, beberapa waktu lalu.

    Josef minta orang luar NTT jangan membuat dikotomi halal dan haram di daerahnya. Menurut Josef, di Indonesia ada toleransi dogmatis yang mana keyakinan pribadi tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun.

    Begitu berhadapan dengan orang lain, lahirlah apa yang dinamakan toleransi sivilius. Label tersebut, menurut Josef, bakal merusak toleransi di NTT. Padahal suasana kehidupan di NTT sudah berjalan damai antarsemua pemeluk keyakinan.

    "Sederhana saja. Kalau halal, berarti ada haram. Jangan bikin dikotomi yang enggak-enggak di NTT ini," tegas dia.

    Terkait polemik tersebut, Kementerian Pariwisata yang menaungi BOP Labuan Bajo langsung bergerak cepat. Mereka langsung menonaktifkan Shana sebagai Direktur BOP Labuan Bajo.



    (SCI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id