Keputusan KPU Soal PAW Harun Dinilai Tepat

    Whisnu Mardiansyah - 14 Januari 2020 16:40 WIB
    Keputusan KPU Soal PAW Harun Dinilai Tepat
    Ilustrasi rapat DPR. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
    Jakarta: Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mengabulkan pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku dinilai tepat. Putusan Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak berlaku

    "Kita tidak mengenal pengadilan umum dalam sengketa pemilu, apalagi fatwa," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad dalam rapat dengan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2019.

    Kamrussamad menuturkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tegas menyatakan anggota DPR terpilih berdasarkan proporsional terbuka suara terbanyak. Dia mengapresisi sikap KPU tak mengizinkan Harun menggantikan kolega partainya yang wafat Nazarudin Kiemas, lantaran mendapat perolehan sedikit. 

    PDI Perjuangan meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Partai berlambang banteng itu mengajukan uji materi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 ke MA. Mahkamah menetapkan partai sebagai penentu PAW.

    Berbekal putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDI Perjuangan meminta posisi Nazarudin diberikan pada Harun. Permintaan itu ditolak KPU pada Sabtu, 31 Agustus 2019. KPU menilai Riezky Aprilia yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin dan maju ke Senayan.

    KPU berpegang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang itu menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon suara terbanyak kedua.

    Harun menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan buat mengupayakan agar menggantikan posisi Riezky. Kamrussamad menyebut upaya penyuapan ini terjadi lantaran inkonsistensi penerapan sistem kepemiluan. 

    "Karena kita memiliki tafsir, sehingga membuka ruang hal-hal seperti itu (kongkalikong ke komisioner KPU) terjadi. Ini penting sekali komitmen teman-teman, nantinya dalam membangun ke depan dalam rangka revisi undang-undang (UU Pemilu) ini," tutur dia. 





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id