comscore

Kasus Pemerkosaan di Bandung Disebut Jadi Alarm Tanda Bahaya

Yogi Bayu Aji - 30 Desember 2021 14:36 WIB
Kasus Pemerkosaan di Bandung Disebut Jadi Alarm Tanda Bahaya
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Medcom.id
Jakarta: Kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan 14 tahun di Bandung, Jawa Barat, dianggap menjadi alarm tanda bahaya. Pemerintah dituntut segera menyiapkan perangkat perlindungan yang pasti bagi setiap warga negara. 

"Pelaku kejahatannya sudah seperti sindikat yang melibatkan sejumlah orang, mulai dari penculikan, jual beli orang, hingga pemerkosaan. Suatu kebiadaban yang tidak pantas terjadi di negeri yang berlandaskan Pancasila," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Desember 2021. 

 



Menurut dia, semua pihak, termasuk wakil rakyat yang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), harus merespon maraknya kasus serupa. Proses legislasi harus diakselerasi agar RUU TPKS segera menjadi undang-undang. 

Karena, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, dari hasil 12 kali kajian para pakar di Forum Diskusi Denpasar 12 terbukti bahwa perangkat perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu melindungi perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual. 

Rerie, sapaan akrab Lestari, menyebutkan hasil 12 kali kajian para pakar di Forum Diskusi Denpasar 12 menegaskan perangkat perundang-undangan yang ada belum mampu melindungi perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual. Pasalnya, saat ini ada kecenderungan pelaku kejahatan kekerasan seksual yang terorganisasi. 

Baca: Polisi Tetapkan 17 Tersangka Pemerkosa Remaja 14 Tahun di Bandung

Sistem yang menyeluruh mencakup pencegahan, perlindungan yang memadai, dan sanksi yang memberi efek jera amat diperlukan. Salah satu bentuk kewaspadaan negara terhadap ancaman yang menyasar warganya, yakni menghadirkan peraturan yang mampu mencegahnya. 

RUU TPKS masih menunggu pengesahan pimpinan DPR RI untuk dijadikan RUU inisiatif DPR agar bisa dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah. Bakal aturan ini menjadi bentuk kewaspadaan negara untuk melindungi warganya.

Rerie mendesak pimpinan DPR agar RUU TPKS segera diparipurnakan pada masa sidang mendatang. Dengan begitu, RUU itu bisa segera dibahas bersama pemerintah untuk menjadi UU dan mampu menghentikan berbagai tindak kekerasan seksual di negeri ini.

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id